Dugaan Pungli dan Pencaloan Di Dukcapil,Warga Ancam Laporkan Ke Kejaksaan

LOMBOK TENGAH,(sasambonews).Puluhan warga Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur (Pratim) yang dipimpin Hamzan Wadi mendatangi Pemkab Loteng rabu. Kedatangan mereka itu dipicu, karena persoalan lambannya proses pengurusan pembuatan Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Lombok Tengah .

Namun, keterlabatan itu bukan disebabkan karena kurangnya jumlah staf atau pegawai yang ada di dinas , melainkan ada oknum di dalam yang diduga bermain dan harus mengeluarkan uang administrasi di beberapa meja Kasi hingga Kabid.

“Kami lihat sendiri bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh staf Dukcapil. Kalau kita tidak taruh uang di dalam map yang berisikan blangko pendaftaran, maka proses pengurusannya diperlamban,” ujar Hamzan Wadi saat hearing di Pemkab Loteng.

Dijelaskan kasus semacam ini bukan kali pertama terjadi, kasus ini sudah lama berjalan di dinas pusat pelayanan data tersebut. “Minggu depan kami akan adukan kasus tersebut ke DPRD. Setelah itu, baru kami akan laporkan ke Kejaksaan, karena terkait dengan punglinya,” ucapnya.

Diakuinya juga, persoalan tersebut pihaknya telah melaporkannya ke Ombudsman perwakilan NTB. Terkait dengan pelayanan yang dilakukan oleh Dukcapil yang tidak becus. “Ini kali ke dua Ombudsman datangi Lombok Tengah, terkait dengan pelayananan publik yang belum beres di Loteng,” jelasnya.

Sebenarnya, ia tidak mau melakukan hearing atau aksi yang berlebihan. Namun, pihaknya sudah tempuh berbagai macam cara baik berbicara dengan Kepala Dukcapil mau yang lainnya. Tapi, apa pihak Dinas masih saja mempersulit dan memperlambat proses pelayanan yang dilakukan. “Apa ya seperti ini pelayanan yang dilakukan Dukcapil. Seandainya, masyarakat yang tidak mengerti prosedur, mungkin sudah berapa banyak kebohongan yang dilakukan Dukcapil,” katanya.

Tidak sampai disitu, kondisi di lapangan juga sangat memprihatinkan, lebih-lebih bagi warga yang tidak tahu persoalan semacam ini bahkan dengan mudah mengluarkan uang administrasi. Herannya lagi, bagi warga yang lebih cepat ingin jadi KK atau Akte warga harus mengluarkan uang pelicin sebesar Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu. Ia juga menyatakan, warga yang mengantri di Disdukcapil selama ini sebagian besar merupakan oknum calo yang memang mencari rizki melalui penjualan jasa. “Kami bisa buktikan sekarang juga, orang yang ngantri setiap hari disana itu hanya bisa dihitung warga murni yang mau mengurus. Sisanya itu adalah oknum calo. Dan kami juga bisa buktikan kalau di dalam map pasti berisi uang untuk pelicin,” terangnya.

Ia menjelaskan, jumlah uang yang diselipkan di dalam map itu, berkisar Rp 5 ribu sampai Rp 15 ribu. Disamping itu, bagi warga yang mau melegalisir KK, Akta Kelahiran dan KTP, warga membayar seikhlasnya. “Memang tidak meminta, tapi memakai kata Ikhlas. Padahal semua itu adalah gratis. Jadi kita ganti saja nama kantor Dukcapil menjadi kantor seikhlasannya. Kalau merasa keberatan dengan kata-kata saya, silahkan dilaporkan,” katanya.

Sedangkan untuk Dikes, Hamzan meminta kepada pimpinan Dikes untuk memperhatikan kinerja semua bidan di desa. Selama ini, banyak bidan desa yang tidak teliti mencantumkan nama anak di buka Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

Sementara itu, Asisten III Setda Loteng HM Nursiah menegaskan, pihaknya mengecam keras adanya oknum Dukcapil yang melakukan pungli. Bahkan bagi ada oknum PNS yang nanti terbukti melakukan pungli maka harus berurusan dengan PP Nomor 53, tahun 2011tentang larangan bagi PNS. Bahkan jika ada yang terbukti juga, Nursih berjanji akan mengluarkan SK mutasi bagi oknum PNS nakal itu. “Kami yakin, Kepala Disdukcapil juga orangnya tegas, tidak mungkin akan tinggal diam,” tegasnya.

Sedangkan untuk biaya administrasi pengurusan di desa/kelurahan itu bukan wewenang Pemkab. Bahkan soal tidak telitinya bidan desa pada saat mencantumkan nama anak di buku KIA. Jadi, pihaknya meminta Dikes untuk mengaktifkan format pendaftaran di desa. “Tolong Dikes juga memperhartikan ini, agar jangan disepelekan,” pintanya.

Ditempat yang sama, Kepala Disdukcapil Loteng H Darwis membantah semua tudingan Hamzan dan warga Sengkerang. Setiap pelayanan, pihak manapun dia sudah menekan anak buahnya untuk mempercepat pelayanan. Bahkan bagi warga yang emergency membutuhkan KK dan Akte. Seperti persyaratan sekolah, mengurus paspor haji sudah diminta untuk diutamakan. “Kami yakin tidak ada staf kami yang berbuat seperti itu. Sedangkan kalau calo, kemungkinan seperti itu. Tapi sejauh ini kami belum tahu, apakah calo seperti itu atau tidak,” bantahnya.

Sedangkan untuk memaksimalkan pelayanan di Disdukcapil sudah mengadakan rapat dengan semua desa/kelurahan. Setiap warga yang mengurus KK dan Akte harus membawa surat pengantar desa/kelurahan. “Lebih baik yang bersangkutan juga datang sendiri. Jangan sampai menggunakan calo,” tegasnya.

Disamping itu, Kepala Dikes dr Nurhandini Eka Dewi berjanji akan memperbaiki semua itu. “Nanti kami akan perbaiki buku KIA nya, sehingga tercantum nama anaknya,” ungkapnya.

Kedatangan warga itu, diterima oleh Asisten III HM Nursiah, Kepala Disdukcapil H Darwis, Sekretaris Dukcapil HL Irwan Saihu, Kepala Dikes dr Nurhandini Eka Dewi dan sejumlah Kabid dan staf di Dukcapil. |dk

Via Berita NTB