Rombongan Pansus I DPRD NTB tentang Penyertaan Modal yang dipimpin oleh H. Rumaksi mendatangi kantor Bupati Lombok Tengah kemarin (10/12). Kedatangan Politisi Udayana itu untuk mempertegas Penyusunan Perda Penyertaan Modal daerah kepada Perusahaan daerah. Rombongan Pansus I diterima oleh Staf Ahli bidang Perekonomian, Drs. H. Idris Rizal, di Ruang Rapat Utama kantor Bupati Lombok Tengah.

Kabag Humas dan Protokol, Setda Kabupaten Lombok Tengah, Drs. Lalu Herdan, M.Si didampingi salah seorang Staf Bagian Ekonomi Setda Loteng, Bq. Tisnawati mengatakan besaran penyertaan modal yang sudah disertakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sejak tahun 1991 sampai tahun 2014 sebesar RP 63.596.300.170 dengan perincian masing-masing kepada PD. BPR NTB Lombok Tengah sebesar Rp 8.563.914.038, ke PT. Bank NTB Cabang Praya sebesar  Rp 26.894.616.910, ke PDAM Lombok Tengah Rp. 26.137.769.222, ke PT. Lombok Tengah Bersatu sebesar  RP. 1 Milyar, ke PT. Jamkrida NTB Bersaing sebesar Rp 1 Milyar sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 7 tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah dan Perusahaan lainnya tersebut.

 Disampaikan juga, dalam Perda tersebut bahwa besaran Penyertaan Modal daerah yang akan ditambahkan dalam jangka 5 tahun sejak Perda itu ditetapkan sebesar Rp 51.653.699.830 sehingga total Penyertaan Modal Pemkab Loteng yang ditetapkan dalam Perda ini sebesar Rp 115.250.000.000.

Anggota Pansus, Johan Rosihan mempertanyakan kenapa sampai saat ini Pemerintah Provinsi tetap memberikan Penyertaan modal. “Sampai kapan akan ada penyertaan modal, harus jelas jangan selamanya diberikan Penyertaan modal,” kata Johan. (humas)