Kades Ancam Gugat Pemda Loteng

Suoardi Yusuf

LOMBOK TENGAH, (sasambonews). Karena tidak sesuai memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana yang diamanatkan dan diatur didalam Undang – Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemprov NTB melalui Biro Keuangan Setda NTB memberikan teguran keras terhadap lima kabupaten di Provinsi NTB.

Kelima Kabupaten yang diberikan teguran itu yakni. Kabupaten Lombok Tengah (Pemkab. Loteng) Bima, Lombok Utara, dan Sumbawa Barat.

Sedangkan Kabupaten Dompu memdapat teguran paling keras lantaran tidak mengalokasikan sedikitpun ADD pada APBD Tahun 2015 ini.

Semestinya dana perimbangan yang diterima kelima Kabupaten paling sedikit 10 persen setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) harus dialokasikan kepada Desa. Tetapi fakta yang terjadi didalam APBD 2015 yang diajukan kelima Kabupaten tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam APBD 2015 yang diajukan kelima kabupaten, di antaranya Lombok Tengah hanya mengalokasikan Rp24,324 miliar lebih. Padahal seharusnya Rp97, 007 miliar lebih. Begitu juga dengan Kabupaten Sumbawa Barat seharusnya Rp18,700 miliar lebih, tetapi Rp2,661 miliar lebih.

Selanjutnya, Kabupaten Lombok Utara seharusnya Rp6,874 miliar lebih, tetapi hanya mengaloikasikan Rp4,307 miliar lebih. Kemudian, Kabupaten Bima Rp3,048 miliar lebih, tetapi Rp2,242 miliar lebih.

Sedangkan Kabupaten Dompu tidak sama sekali mengalokasikan dana desa di APBD, semestinya ada alokasi sebesar Rp2,103 miliar.

Atas sikap dari kelima kabupaten tersebut, pemerintah desa (Pemdes) bisa menuntut pertanggungjawaban pemerintah kabupaten. Karena dianggap telah lalai dengan tidak mengalokasikan dana desa tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya.

Jika pemerintah kabupaten tetap ngotot tidak mengalokasikan ADD sesuai dengan yang ada, maka Pemerintah Provinsi NTB tidak akan pernah menyetujui APBD 2015 kelima kabupaten tersebut dan kelima Kabupaten itu dianggap telah melanggar Konsitusi.

Khusus untuk Pemkab. Loteng, Pemprov. NTB juga menolak usulan pengadaan kendaraan dinas untuk 43 anggota DPRD Loteng yang diajukan dalam APBD 2015.

Langkah itu di ambil Pemrov. NTB lantaran menilai masih ada skala prioritas yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dari hanya sekadar mengajukan pengadaan kendaraan dinas.

Selain menolak pengadaan Dinas Sepeda Motor Trail senilai Rp. 32 juta per unit, Pemprov. NTB juga menolak pengadaan dua unit kendaraan pikup senilai Rp180 juta. Termasuk, kendaraan dinas untuk Ketua DPRD dihargai Rp500 juta, dan tiga wakil pimpinan lain sebesar Rp447 juta. Yang total nilai pengajuannya mencapai Rp1,2 miliar.

Jika nanti daerah tetap bersikukuh melaksanakan hasil rekomendasi tersebut, Pemprov akan menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera melakukan audit.

Mendengar kabar berita tersebut, Kades Pengembur yang juga merupakan Sekretaris Forum Kepala Desa (FKD) Loteng Supardi Yusuf menilai Pemkab. Loteng dibawah kepemimpinan Paket Maiq Meres yakni H.M. Suhaili FT, SH dan Drs. H.L. Normal Suzana telah telah berkhianat kepada Masyarakat Loteng dan telah menghianati Konsituasi dengan tidak menjalankan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Atas sikap Pemkab. Loteng tersebut, dirinya selaku Kades dan bagian dari FKD Loteng akan menggugat Pemkab. Loteng.”Pemkab akan kami gugat. Kami sudah tidak percaya lagi dengan Pemkab. Loteng karena telah menghianati Masyarakat dan telah mengabaikan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tetang Desa. Kami akan demo untuk menuntut pertanggungjawban Pemkab. Loteng,” kata Supardi Yusuf pada Media Pembaruan, Sabtu (17/01).

Pemrov. NTB tidak akan memberikan teguran kepada Pemkab. Loteng bila pengusulan anggaran ADD itu dilaksanakan sesuai dengan amanat UU. Dengan adanya teguran tersebut itu artinya Pemkab. Loteng telah mempermainkan masyarakat Loteng dengan melakukan pembohongan publik.”Katanya APBD surplus Rp. 15 miliar, tepi kenyataannya ADD disunat. Justru Pemkab. Loteng melancarkan keinginan Anggota DPRD untuk mengadaan Motor Trail untuk masing – masing Anggota Dewan Loteng. Dalam persoalan ini Pemkab. Loteng jangan pura – pura bodoh, mereka (pejabat – red) orang pintar semua, dan karena kepinarannya mereka berusaha mengkelabui dan memohongi masyarakat,” ujar Supardi.

Sebelumnya Bupati Loteng H.M. Suhaili FT, SH kepada wartawan koran ini, Jum’at (16/01) menjelaskan, alokasi anggaran untuk Desa tersebut sudah disiapkan dan diberikan secara bertahap.

Kekurangan ADD itu nantinya akan diusulkan pada pembahasan APBD Perubahan Tahun 2015 ini.” Intinya kita sudah diap. Penganggarannya ada tahapannya, nanti akan dilekapi di APBD Perubahan. Itu hannya n strategi penganggaran saja, tidak ada masalah dan di APBD Perubahan angarannya kita masukkan lagi,” ujarnya. |rul

Via Berita NTB