Kemenag Janji Tidak Lagi Tunggak Tunjangan Sertifikasi

H. Sulaiman

LOMBOK TENGAH, (sasambonews). Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB (Kanwil Kemenag), berjanji akan membereskan tunggakan pembayaran tunjangan sertifikasi guru. Untuk itu, Kanwil Kemenag Prov. NTB telah mengusulkan anggaran ke Pemerintah Pusat . Hal itu dikatakan Kakanwil Kemenag Prov. NTB, Drs. H. Sulaiman Hamid, SH, MH pada Media Pembaruan, Sabtu (17/01) .

Menurut Sulaiman, belum terbayarnya tunjangan sertifikasi guru dibawah naungan Kementrian Agama, karena dana yang ada untuk membayar hutang tunjangan sertifikasi guru tersebut tidak mencukupi , dan itu kata Sulaiman tidak ada berlaku di Provinsi NTB tetapi hampir secara Nasional.”Itu merupakan kebijakan Pemerintah Pusat, dan persoalan itu tetap akan kita selesaikan. Mudah – mudahan di tahun 2015 ini tunggakan pembayaran sertifikasi guru itu bisa kita selesaikan,” kata H. Sulaiman Hamid.

Masing – masing Kabupaten / Kota di Kanwil Kemenag Provinsi NTB, memilik tunggakan pembayaran sertifikasi guru yang berfariasi. Untuk itu dalam waktu dekat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan seluruh Kemenag Kabupaten /Kota se –Prov. NTB untuk membahas terkait dengan besaran tunggakan pembayaran sertifikasi guru tersebut.”Besaran tunggakan pembayaran sertifikasi guru di masing – masing kabupaten/kota berfariasi. Persoalan itu nantinya akan kami koordinasikan dengan seluruh Kemenag se – NTB,” tutur H. Sulaiman Hamid.

Masih terjadinya tunggakan pembayaran sertifikasi guru itu kata H. Sulaiman dikarenakan adanya penambahan kuota guru penerima sertifikasi setiap tahunnya. Akibatnya, kuota anggaran yang telah disiapkan pada tahun sebelumnya tidak tercukupi untuk membayar tunjangan sertifikasi guru yang bernaung dibawah Kemenag.”Setiap tahunnya kuota guru penerima sertifikasi bertambah. Namun penambahan kuota itu tidak dibarengi oleh anggaran yang dialokasikan pada tahun sebelumnya. Semua kebijakan terkait dengan bepenambahan kuota guru penerima sertifikasi dan pelunasan tunggakan pembayaran sertifikasi ini sepenuhnya merupakan kebijakan Pemerintah Pusat, dan persoalan itu sudah kami sampaikan ke Pemerintah Pusat salah satunya yakni dengan mengusulkan anggaran untuk pembayaran tunggakan sertifikasi itu,” ucapnya.

Semenara itu terkait dengan tudingan yang dialamatkan ke Kemenag Lombok Tengah (Loteng) beberapa waktu lalu terkait dengan dugaan pemotongan honorium ke sejumlah Guru PAI dan tunjangan sertifikasi bagi guru yang bernaung di Kemenag, H. Sulaiman Hamid membantah keras tudingan tersebut.”itu yang harus kita lakukan klarifikasi. Kalaupun ada yang mengatakan pelayanan kami kurang baik itu sama sekali tidak benar. Kami terus berbenah untuk memberikan pelayanan yang prima,” bantanyanya.

Untuk itu kata H. Sulaiman, pihaknya meminta kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak termakan dan terjerumus oleh issu – issu yang belum jelas kebenarannya.” Kami harap rekan – rekan guru dan masyarakat jangan termakan issu yang bisa memecah belah pelayanan. Yang kami kedepankan saat ini adalah pelayanan yang Prima, setiap ada bantuan ataupun sumbangan ke Madrasyah dan Masjid dananya kita salurkan secara langsung ke yang bersangkutan melalui rekening masing – masing. Kami sangat membutuhkan kontrol dari masyarakat terlebih khusus kepada rekan – rekan media, sehingga kami bisa lebih terpacu untuk memberikan pelayanan yang prima,” pungkasnya. |rul

Via Berita NTB