Kasus ADD, Kajaksaan Segera Buat Kesimpulan

Raka Putra Dharmana

LOMBOK TENGAH, sasambonews.- Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya, telah menunjukkan bukti keseriusannya mengusut dan menuntaskan kasus dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan dugaan penyelewengan Raskin.

Dimana, dari tiga kasus dugaan ADD yang ditangani Kejari Praya, tinggal satu dalam tahap pemeriksaan, yakni Desa Lekor. Karena, terbentur Bendahara yang belum mau datang.

Sedangkan, Desa Mujur dan Desa Tumpak sudah selesai dilakukan pemeriksaan. Dan saat ini, tinggal tahap kesimpulan. “Kalau Desa Lekor sudah selesai dilakukan pemeriksaan, baru akan dilakukan ekpose secara bersamaan. Apakah akan dinaikkan ke tahap penyidikan atau tidak, itu tergantung dari hasil ekpose di internal Kejaksaaan,” terang Kasi Pidsus Kejari Praya AA Raka Putra Dharmana kepada wartawan di ruangannya.

Dijelaskannya, sejauh ini yang menjadi Kendala, belum dilakukan ekpose, hanya di desa Lekor saja. Karena sampai saat ini Bendaharanya belum mau datang. Apalagi, ia sudah beberapa kali melakukan pemanggilan. Namun, sampai saat ini belum datang juga. “Kita belum tahu apa alasannya, nanti kita akan lakukan pemanggilan lagi,” katanya.

Sedangkan,

Sedangkan sebelumnya, Ketua tim penanganan kasus Lekor Dewa Naken Putu Andi Asmara menyatakan hal yang sama. Dimana, penanganan kasus Desa Lekor, masih dilakukan tahap pemeriksaan terhadap Bandaharanya. “Kalau Kadesnya belum, karena kendalanya di Bendaharanya yang belum selesai dilakukan pemeriksaannya,” ujarnya di ruang kerjanya kemarin.

Diakuinya, sudah dua kali Bendaharanya dipanggil. Namun, hanya baru satu kali ia penuhi pemanggilan. Sehingga, dengan persoalan itu, membuat pemeriksaan menjadi terhambat. “Kami akan lakukan pemanggilan lagi. Dengan begitu, baru kita akan lanjutkan ke kadesnya,” katanya.

Ia menuturkan, selain Bendahara yang sudah diperiksa. Adapun saksi lain yang sudah di periksa. Seperti 32 kadus, Ketua dan anggota BPD desa Lekor.

Tapi, dari keterangan para Jaksa di Kejari Praya, ketiga kasus ADD di tiga desa itu, belum dapat disimpulkan apakah ada indikasi kerugian Negara atau tidak. Karena, masih menunggu hasil laporan atau kesimpulan dari masing-masing tim. |dk

Via Politik Hukum