Lombok Tengah , SN – Dana Revitalisasi  Pokir DPR RI selama ini disorot masyarakat lantaran sekolah sasaran program diduga syarat kepentingan. Penentuan lokasi sekolah terindikasi ada permainan yang dilakukan broker pokir dengan oknum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah.

Ditengarai ada “andang andang” yang diantar pihak sekolah penerima program ke oknum Dinas sebagai pelicin program.

Menanggapi isu itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah H.L.Idkham Halid membantah isu tersebut. “Tidak benar nike dik” bantahnya melalui pesan singkat kemarin

Menurut Kadisdik Idham Khalid lebih dari 100 sekolah diusulkan untuk calon penerima manfaat namun penentuan sekolah penerima sesungguhnya dari partai ataupun dewan yang memiliki pokir tersebut. “Yang jadi kandidat 154 sekolah, niki yang menentukan kementrian Dikdasmen. Ada juga jalur pokir dewan, Niki fraksi yang tentukan sekolahnya” ungkapnya

Saat ini datang lagi program Kemasyarakatan Presiden RI Prabowo Subianto kepada puluhan sekolah. Lagi lagi dicurigai ada kong kalikong dalam penentuan titik sekolah penerima.  Pemerintah dinilai lebih mengutamakan sekolah maju dan besar ketimbang sekolah kecil. “Seharusnya dana revitalisasi ini utamakan yang kondisi sekolahnya sangat mempeihatinkan, bukan sekolah yang sudah maju dan besar” ungkap salah satu kepala Sekolah yang enggan disebut namanya.

Dia menilai pemerintah tidak berpihak kepada sekolah kecil di kota dan sekolah di pedesaan. “banyak sekolah sekolah yang di desa yang kondisinya mempeihatinkan” ungkapnya

Menurut informasi beberapa sekolah besar mendapatkan dana revitalisasi seperti SDN 22 Praya. Padahal sekolah dasar termegah dan terbesar serta teelyas saat ini adalah SDN 22 Praya. Maklum sekolah tersebut adalah bangunan eks SMAN 2 Praya   Sekolah yang mendapatkan revitalisasi itu  diusulkan oleh Dinas Pendidikan sementara sejumlah sekolah yang mau ambruk dikesampingkan. 

Wakil Ketua DPRD NTB L. Wirajaya yang dikinfirmasi membensrkan ada program revitalisasi dari Presiden. Namun sekolah yang diusulkan  belum semuanya diketahui.

Anggota Fraksi Gerindra ini mengatakan pihaknya hanya menverifikasi kelayakan sekolah penerima. “yang menentukan adalah pusat, kami hanya mengecek kondisinya” ungkapnya

Terkait dengan SDN 22 Praya sebagai calon penerima manfaat, Wirajaya membenarkan dan sudah melakukan pengecekan. “Saya sudah cek kondisi sekolahnya dan memang perlu direnov khususnya lantai dua”  ungkapnya.

Meskipun demikian pihaknya tidak menjamin dapat sebab akan dilihat dan disandingkan lagi dengan kondisi sekolah yang lain. “Silahkan diusulkan saja sekolah sekolah mana yang memang layak dapat” ungkapnya.

Program Revitalisasi ini memang terua jadi sorotan masyarakat terutama kalangan pendIdik. Penentuan lokasi yang dinilai tidak profesional dan proporsional menjadi alasan sejumlah kalangan dikabarkan akan membawa kasus itu ke APH dan ke Presiden.