Berita NTB
MATARAM,sasambonews.com. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram)
Dr.Lalu Wire Pria Suhartana SH, menilai orang nomor satu di NTB tidak cermat dalam menunjuk Panitia Seleksi (Pansel) pada lembaga pemerintah maupun lelang jabatan selama ini.
Ia menambahkan, apabila merujuk norma hukum maka, seharusnya pansel tersebut juga harus dilelang kepada publik. Dimana, harus didahului proses pendaftaran bagi siapapun yang berminat.
Timbul kesan kinerja pansel bebas dan independen dari adanya kepentingan akan bisa dirasakan manfaatnya serta dapat dipertanggung jawabkan.
“Tapi asal tunjuk seperti saat ini, wajar jika masyarakat beropini . Penilaian saya, timsel yang dibentuk Pak Gubernur itu ya, ocok-ocok (main-main), karena memang prosesnya sudah salah dari awal,” tegasnya di ruang kerjanya, Rabu (18/11) kemarin.
Dia juga menambahkan, jika merujuk prosedur maka, pola perekrutan timsel yang dilakukan pihak KPK oleh Presiden dan sejumlah lembaga tinggi negara lainnya layak ditiru oleh Pemprov NTB.
Sebab, dari awal, semua tahapan dan prosesnya mulai perekrutan tim hingga pengumanan serta proses fit and proper testnya dilakukan terbuka kepada publik. “Ini aneh, di NTB ada pansel lelang jabatan pimpinan SKPD serta pansel KIP tapi, kita tahunya barangnya sudah jadi. Parahnya, untuk akademisi kok selalu diisi oleh Pak Kadri juga Gayep, apa di NTB tidak ada yang lebih kompeten para figurnya,” kata Wire lantang.
Ia mengakui, hampir semua masyarakat dari semua lapisan banyak membicarakan kinerja pansel tersebut. Bahkan, dikalangan akademisi pun, persoalan proses penunjukan langsung para pansel tersebut menjadi buah bibir.
Mengingat, kata Wire, mayoritas formasi kepengurusan pansel Pemprov tersebut banyak yang tidak sesuai kompetensinya. Ia mencontohkan, akademisi IAIN Mataram, Dr. Kadri. Menurutnya, basik keilmuanya adalah bidang dakwah tapi, masuk menjadi pansel lelang jabatan Pemprov.
“Itu jelas tidak nyambung dan singkron, bahkan Pak Kadri juga masuk lagi mendampingi Pak Gayep di pansel KIP. Jujur, kami dari kalangan akademisi banyak bertanya-tanya. Apa mungkin singkron ilmu dakwah dengan Aparatur Negara,” ujar Wire.
Dirinya mendesak TGB agar mulai memperbaiki performance birokrasinya. Mengingat, mayoritas masyarakat banyak yang mempergunjingkan hasil kinerja jajarannya selama ini. Terlebih, kesan kedekatan tanpa melihat komptensi banyak terabaikan dalam penangangkatan seorang pejabat selama ini.
“Misalnya, Rosiady yang kini menjabat Kadis Dikpora NTB, setahu saya dia sudah mundur dari PNS karena nyalon di Pilkada Mataram, tapi kok bisa balik lagi jadi Kadis.
Begitupun, Iswandi yang sebelumnya jadi Karo Umum kok, langsung bisa memegang jabatan sebagai Kepala Badan Aset dan Keuangan tanpa adanya proses lelang jabatan seperti para pejabat lainnya,” tandas Lalu Wire Pria Suhartana
L.Wire: Pansel Gubernur Ocok Ocok
MATARAM,sasambonews.com. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram)
Dr.Lalu Wire Pria Suhartana SH, menilai orang nomor satu di NTB tidak cermat dalam menunjuk Panitia Seleksi (Pansel) pada lembaga pemerintah maupun lelang jabatan selama ini.
Ia menambahkan, apabila merujuk norma hukum maka, seharusnya pansel tersebut juga harus dilelang kepada publik. Dimana, harus didahului proses pendaftaran bagi siapapun yang berminat.
Timbul kesan kinerja pansel bebas dan independen dari adanya kepentingan akan bisa dirasakan manfaatnya serta dapat dipertanggung jawabkan.
“Tapi asal tunjuk seperti saat ini, wajar jika masyarakat beropini . Penilaian saya, timsel yang dibentuk Pak Gubernur itu ya, ocok-ocok (main-main), karena memang prosesnya sudah salah dari awal,” tegasnya di ruang kerjanya, Rabu (18/11) kemarin.
Dia juga menambahkan, jika merujuk prosedur maka, pola perekrutan timsel yang dilakukan pihak KPK oleh Presiden dan sejumlah lembaga tinggi negara lainnya layak ditiru oleh Pemprov NTB.
Sebab, dari awal, semua tahapan dan prosesnya mulai perekrutan tim hingga pengumanan serta proses fit and proper testnya dilakukan terbuka kepada publik. “Ini aneh, di NTB ada pansel lelang jabatan pimpinan SKPD serta pansel KIP tapi, kita tahunya barangnya sudah jadi. Parahnya, untuk akademisi kok selalu diisi oleh Pak Kadri juga Gayep, apa di NTB tidak ada yang lebih kompeten para figurnya,” kata Wire lantang.
Ia mengakui, hampir semua masyarakat dari semua lapisan banyak membicarakan kinerja pansel tersebut. Bahkan, dikalangan akademisi pun, persoalan proses penunjukan langsung para pansel tersebut menjadi buah bibir.
Mengingat, kata Wire, mayoritas formasi kepengurusan pansel Pemprov tersebut banyak yang tidak sesuai kompetensinya. Ia mencontohkan, akademisi IAIN Mataram, Dr. Kadri. Menurutnya, basik keilmuanya adalah bidang dakwah tapi, masuk menjadi pansel lelang jabatan Pemprov.
“Itu jelas tidak nyambung dan singkron, bahkan Pak Kadri juga masuk lagi mendampingi Pak Gayep di pansel KIP. Jujur, kami dari kalangan akademisi banyak bertanya-tanya. Apa mungkin singkron ilmu dakwah dengan Aparatur Negara,” ujar Wire.
Dirinya mendesak TGB agar mulai memperbaiki performance birokrasinya. Mengingat, mayoritas masyarakat banyak yang mempergunjingkan hasil kinerja jajarannya selama ini. Terlebih, kesan kedekatan tanpa melihat komptensi banyak terabaikan dalam penangangkatan seorang pejabat selama ini.
“Misalnya, Rosiady yang kini menjabat Kadis Dikpora NTB, setahu saya dia sudah mundur dari PNS karena nyalon di Pilkada Mataram, tapi kok bisa balik lagi jadi Kadis.
Begitupun, Iswandi yang sebelumnya jadi Karo Umum kok, langsung bisa memegang jabatan sebagai Kepala Badan Aset dan Keuangan tanpa adanya proses lelang jabatan seperti para pejabat lainnya,” tandas Lalu Wire Pria Suhartana
Via
Berita NTB
.jpg)
Posting Komentar