MATARAM, sasambonews.com. Komisi IV DPRD NTB memanggil kepala dinas Perhubungan dan Komunikasi Informatika provinsi NTB untuk mengklarifikasi kebenaran lima proyek yang mangkrak, dengan anggaran mencapai  Rp.100 milyar. Hal ini  menurut Sekertaris Komisi Nurdin Ranggabarani,SH, MH, hal tersebut diakui kadis perhubungan,Selasa (29/12) diruang komisi.

Nurdin mengatakan, ada sekitar Rp 35 milyar yang sudah disia-siakan dari pembangunan lima proyek yakni, Terminal Haji dan TKI di lombok tengah,terminal ginte di Dompu, Jembatan Timbang Poto Tano Sumbawa, Jembatan timbang lembar yang berada di kediri lombok barat, jembatan timbang telong elong di Lombok timur."Jadi bukan nilai Rp. 100 milyar itu ada atau tidak, tetapi satu rupiah pun uang negara harus bermanfaat bagi masyarakat,"tegas politisi PPP ini.
Ia menuturkan, berdasarkan penuturan Kadishub NTB ada sekitar Rp.11 milyar yang sudah di gunakan untuk terminal haji dan TKI di BIL.
Kepala Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, Agung Hartono mengungkapkan, terminal haji masih dalam proses di persidangan dan kekurangan anggaran ."Kita akan lakukan derasionalisasi,"ungkapnya.
Ia sampai saat ini berusaha untuk menarik perhatian pusat untuk membantu dana."Pusat meminta harus ada master plan, ini sudah kebijakan mentri,"terangnya.
Selanjutnya, Agung menuturkan juga masih membutuhkan sekitar Rp.40 - 50 milyar Jembatan timbang poto tano."Apabila di relokasi akan dialihkan ke  jembatan timbang di sekongkang, tapi masih mencari lokasi,"ungkapnya.
Berdasarkan UU 22 tahun 2015, dilakukan  pembangunan jembatan timbang, dan mulai dibangun 2009-2010 yakni, jembatan timbang bartais dan poto tano, tetapi yang masih belum selesai mengenai akses jalan.
Dia menjelaskan, sekarang sedang dilakukan penelitian oleh badan litbang dan akan diperoleh hasil pada maret 2016 nanti."Hasil pengkajian balai litbang kita tunggu saja,"terangnya.
Dirinya menjanjikan , jembatan timbang di poto tano akan mulai beroprasi tahun depan."Jembatan timbang poto tano sudah beroperasi 2016,sementara jembatan di lembar bukan jembatan timbang jembatan retribusi barang dan tidak representatif karena berada di depan permukiman warga,"ungkapnya.
Untuk terminal ginte yang berada di dompu, masih pengelolaan oleh kabupaten dompu tipe B,
Tapi didalam regulasi baru UU 23 tahun 2015 sudah beralih ke Provinsi." Jembatan timbang lembar di kediri. Tidak memenuhi teknis, tidak memungkinkan lagi,karena membahayakan dan berada ditikungan,dan didepan permukiman warga. Kedepan Gerung dan lembar akan jadi lokasi relokasi. Mudah -mudahan tahun 2017 bisa selesai,"tuturnya.
Sekertaris Komisi IV Nurdin soal terminal di sumbawa ,tidak boleh dijadikan alasan karena angker tidak dimanfaatkan."Jangan sia-sia anggaran yang sudah ada. Ayo kita pindahkan kalau tidak berani,"tegas dewan yang dikenal vokal ini.
Anggota Komisi IV Burhanudin Jafar Salam atau yang akrab di panggil BJS ini, dimana  ia meminta kadis memberikan alasan yang jelas."Harus ada penjelasan rasional jangan irrasional, apa solusi dan  langkah yang dilakukan," tegas politisi PAN ini.
Anggota Lainnya Ruslan Turmuzi mengatakan,perencanaan yang keliru bisa masuk menjadi kerugian negara, yang tidak rasional."Belanja modal pemprov harus jelas , saya ingin mempertegas apakah dengan alasan ditelantarkan, perubahan regulasi atau tata ruang wilayah, yang menjadi masalahnya.
RPJM tentang perhubungan sudah ada, jangan hanya jadi Program setengah-tengah, "tegas politisi PDIP ini. Ipr