Berita NTB
MATARAM, sasambonews.com. Bupati dan walikota di tujuh kabupaten ,Kota di NTB yang terpilih pada pilkada di Lombok Tengah,KLU,KSB,Sumbawa Besar,Bima, kecuali Dompu.
Dimajukan bulan Februari dan Maret , hal berdasarkan pertimbangan kemendagri bahwa dari 289 pilkada serentak yang digelar tidak adanya perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan banyaknya kebijakan strategis yang hanya bisa dieksekusi oleh Bupati definitif dan sangat lemah apabila dilakukan Penjabat Bupati maupun Walikota.Hal ini diakui oleh Karo Administarsi dan Pemerintahan Provinsi NTB,Selasa (5/01) di temui di ruang kerjanya.
Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Provinsi NTB Lalu Dirjaharta memastikan bahwa pelantikan Bupati Lombok tengah akan majukan antara februari atau maret, dengan alasan dari 289 pilkada yang disengketakan dan masuk di Mahkamah Konstitusi (MK) hanya beberapa persen saja dan banyak kebijakan yang terbatas dilakukan apabila masih diberikan kepada Penjabat Bupati atau Walikota.
Dirjaharta mengatakan, seluruh pelantikan Bupati dan Walikota di NTB akan dipercepat ." Februari dan Maret , pelantikan dimajukan dari jadwal sebelumnnya."ungkapnya.
Diakuinya beberapa alasan dimajukannya pelantikan ini, dari 289 pilkada di Indonesia tidak banyak yang diperkarakan di Mahkamah Konstitusi. Dan Penjabat banyak terkendala dalam melakukan eksekusi kebijakan, hanya Bupati definif yang bisa mengambil alih. "Di NTB tidak ada yang diperkarakan, kecuali yang ada di dompu saja ."tandasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pelantikan akan dilakukan dua tahap."Namun hal itu masih dikaji oleh kemendagri. Intinya pemprov mendukung percepatan pelantikan. Kita sudah kontak tanggal 30 desember lalu ke mendagri."tuturnya.Ipr
Februari Maret Pelantikan Bupati Serentak Se NTB
 |
| L.Jiharta |
MATARAM, sasambonews.com. Bupati dan walikota di tujuh kabupaten ,Kota di NTB yang terpilih pada pilkada di Lombok Tengah,KLU,KSB,Sumbawa Besar,Bima, kecuali Dompu.
Dimajukan bulan Februari dan Maret , hal berdasarkan pertimbangan kemendagri bahwa dari 289 pilkada serentak yang digelar tidak adanya perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan banyaknya kebijakan strategis yang hanya bisa dieksekusi oleh Bupati definitif dan sangat lemah apabila dilakukan Penjabat Bupati maupun Walikota.Hal ini diakui oleh Karo Administarsi dan Pemerintahan Provinsi NTB,Selasa (5/01) di temui di ruang kerjanya.
Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Provinsi NTB Lalu Dirjaharta memastikan bahwa pelantikan Bupati Lombok tengah akan majukan antara februari atau maret, dengan alasan dari 289 pilkada yang disengketakan dan masuk di Mahkamah Konstitusi (MK) hanya beberapa persen saja dan banyak kebijakan yang terbatas dilakukan apabila masih diberikan kepada Penjabat Bupati atau Walikota.
Dirjaharta mengatakan, seluruh pelantikan Bupati dan Walikota di NTB akan dipercepat ." Februari dan Maret , pelantikan dimajukan dari jadwal sebelumnnya."ungkapnya.
Diakuinya beberapa alasan dimajukannya pelantikan ini, dari 289 pilkada di Indonesia tidak banyak yang diperkarakan di Mahkamah Konstitusi. Dan Penjabat banyak terkendala dalam melakukan eksekusi kebijakan, hanya Bupati definif yang bisa mengambil alih. "Di NTB tidak ada yang diperkarakan, kecuali yang ada di dompu saja ."tandasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pelantikan akan dilakukan dua tahap."Namun hal itu masih dikaji oleh kemendagri. Intinya pemprov mendukung percepatan pelantikan. Kita sudah kontak tanggal 30 desember lalu ke mendagri."tuturnya.Ipr
Via
Berita NTB
Posting Komentar