Berita NTB
MATARAM, sasambonews.com. Maraknya TKI ilegal asal NTB miliki pasport dan diperparah setelah ditemukan ada tiga warga yang dipulangkan dalam kondisi tidak bernyawa setelah kapal pengangkut TKI ilegal dan tenggelam. Ini disebabkan kurang seriusnya Imigrasi dalam menerbitkan pasport tanpa melalui skrening. Dan Gubernur NTB didorong untuk segera memanggil pihak Imigrasi untuk memberikan keterangan.
Asisiten I yang Juga Kepala Disnakertrans Provinsi NTB, Selasa (2/02) mengatakan, keinginan menutup LTSP diakuinya sangat keterlaluan ,karena menurutnya apabila Imigrasi mau berkantor di sana , sangat bagus untuk meredam adanya TKI ilegal yang membuat pasport pelancong tetapi bekerja secara ilegal."Jangan salah , sebenarnya kita sudah sediakan gedung agar imigrasi mau berkantor di LTSP. Kalau melalui prosedur skrening saya pikir tidak akan ada kasus ini. Tapi itu tidak dilakukan. Masak orang pakai sarung dianggap akan menjadi pelancong,"pungkasnya.
Keinginan dewan akar mengakomodir para calo ,diakuinya perlu dilakukan agar mengurangi TKI ilegal. "Saya setuju kalau itu dilakukan,"katanya.
Dia juga sangat mendorong agar Gubernur melakukan pemanggilan terhadap pihak imigrasi mataram ."Saya sangat berkeinginan gubernur pangil saja imigrasi. "tandasnya.
Sebelumnnya Wakil Ketua Komisi V H. MNS Kasdiono mengatakan, apabila disnakertrans bisa memaksimalkan LTSP hal ini tidak akan terjadi. "Kalau tidak ada manfaatnya ditutup saja. Saya juga menyoroti Imigrasi kenapa Skrening kepada yang membuat pasport tidak dilakukan. Saya kira tidak akan ada TKI kita yang ilegal kalau ini dijalankan,"pungkasnya.Ipr
TKI Tak Screening, Gubernur Ancam imigrasi
MATARAM, sasambonews.com. Maraknya TKI ilegal asal NTB miliki pasport dan diperparah setelah ditemukan ada tiga warga yang dipulangkan dalam kondisi tidak bernyawa setelah kapal pengangkut TKI ilegal dan tenggelam. Ini disebabkan kurang seriusnya Imigrasi dalam menerbitkan pasport tanpa melalui skrening. Dan Gubernur NTB didorong untuk segera memanggil pihak Imigrasi untuk memberikan keterangan.
Asisiten I yang Juga Kepala Disnakertrans Provinsi NTB, Selasa (2/02) mengatakan, keinginan menutup LTSP diakuinya sangat keterlaluan ,karena menurutnya apabila Imigrasi mau berkantor di sana , sangat bagus untuk meredam adanya TKI ilegal yang membuat pasport pelancong tetapi bekerja secara ilegal."Jangan salah , sebenarnya kita sudah sediakan gedung agar imigrasi mau berkantor di LTSP. Kalau melalui prosedur skrening saya pikir tidak akan ada kasus ini. Tapi itu tidak dilakukan. Masak orang pakai sarung dianggap akan menjadi pelancong,"pungkasnya.
Keinginan dewan akar mengakomodir para calo ,diakuinya perlu dilakukan agar mengurangi TKI ilegal. "Saya setuju kalau itu dilakukan,"katanya.
Dia juga sangat mendorong agar Gubernur melakukan pemanggilan terhadap pihak imigrasi mataram ."Saya sangat berkeinginan gubernur pangil saja imigrasi. "tandasnya.
Sebelumnnya Wakil Ketua Komisi V H. MNS Kasdiono mengatakan, apabila disnakertrans bisa memaksimalkan LTSP hal ini tidak akan terjadi. "Kalau tidak ada manfaatnya ditutup saja. Saya juga menyoroti Imigrasi kenapa Skrening kepada yang membuat pasport tidak dilakukan. Saya kira tidak akan ada TKI kita yang ilegal kalau ini dijalankan,"pungkasnya.Ipr
Via
Berita NTB
Posting Komentar