Bendahara Pengeluaran PPHP Diperiksa Kejari

Sasambo News

12 Apr, 2016 13 0

LOMBOK TENGAH, sasambonews.com. Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya ternyata tidak tinggal diam dalam mengusut kasus dugaan Korupsi Proyek Rumah Potong Hewan (RPH) Barabali Kecamatan Batukliang Lombok Tengah tahun 2014. Buktinya, Kejari Praya kembali melakukan pemeriksaan terhadap yang lainnya.

Kali ini, Bendahara pengeluaran uang dan Panitia Penerima Hasil Pengerjaan (PPHP) menjadi sasaran pemeriksaan. Padahal diketahui, beberapa waktu lalu Kejari Praya telah menetapkan empat tersangka, yakni EK, MY, LKW dan LI.

Kasi Pidsus Kejari Praya, Hasan Basri, SH. MH mengatakan, pemeriksaan terhadap bendahara pengeluaran uang dan 5 orang PPHP hanya sebagai saksi terhadap empat tersangka yang sudah ditetapkan. “Pemeriksaan dilakukan hanya sesuai dengan tupoksi mereka saat itu,” katanya.

Tapi, tidak menutup kemungkinan mereka juga bisa terindikasi menjadi tersangka. Semua itu tergantung dari hasil pengembangan, apakah mereka termasuk patut dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan.

Itu pun lanjut Hasan Basri, tergantung dari empat tersangka yang sudah ditetapkan tersebut, apakah mereka membuka mulut atas keterlibatan mereka dalam kasus ini atau tidak. “Semua itu tergantung pemeriksaan dan dari empat tersangka tersebut, apakah mereka terindikasi atau tidak menjadi tersangka,” terangnya.

Selain itu, pihaknya juga akan jadwalkan pemanggilan pemeriksaan tim ahli dari Dinas PU dan ESDM Loteng sebagai yang melakukan audit fisik dan tim ahli dari BPKP selaku menghitung kerugian negaranya. “Semuanya akan di BAP, baik itu tim ahli audit fisik maupun tim ahli audit kerugian negaranya,” ujarnya.

Sehingga, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap semuanya, baru pihaknya akan tentukan penahanan terhada empat tersangka tersebut. “Kita akan tuntaskan semua itu terlebih dahulu, baru dilakukan penahanan,” ungkapnya.

Diketahui sebelumnya, Hasan Basri juga sudah menargetkan kasus RPH itu akan tuntas bulan April dan Bulan Mei sudah masuk persidangan.

Dilansir koran ini juga diketahui, Kejari Praya Fery Mupahir sebelumnya menyatakan, kalau melihat dari aspek ketidak ada manfaatnya pembangunan proyek RPH itu dibangun, maka kerugian Negara mencapai Rp 1 miliar lebih atau senilai pagu anggaran. Artinya, proyek itu akan dihitung dengan system total los.

Sedangkan, kalau penghitungan tim teknis dari Dinas PU, hanya terdapat kerugain Negara sebesar Rp 164 juta. Tapi, itu pun tim teknis hanya menghitung pengerjaan pada pembuangan limbahnya saja. Tapi, kalau melihat dari aspek kemanfaatannya, bisa mencapai senilai proyek tersebut. “Untuk itulah kita tunggu saja hasil dari BPKP, apakah BPKP sepakat dengan kita menghitung total los atau tidak,” ujarnya.

Dinaikannya kasus ini ke status penyidikan, dikarenakan Kejaksaan menemukan ada kejanggalan, terhadap pengerjaan di beberapa item di proyek tersebut. Seperti, belum tuntas pekerjaannya tapi sudah pre hand over (PHO). Hal ini mengingat batas waktu pengerjaan proyek itu tuntas tanggal 16 Desember 2014, atau sepuluh bulan sejak dimulainya pekerjaan tanggal 3 Februari 2014. |dk

Via Hukum