Pemda Sampaikan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2015

Kerjasama Humas DPRD Lombok Tengah Dengan Sasambonews.com

Lombok Tengah, sasambonews.com,- Wakil Bupati Lombok Tengah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada sidang paripurna yang digelar DPRD Lombok Tengah 4/4.

Menurut Wabup, Penyusunan LKPJ adalah sebuah keharusan sebagaimana yang diamanatkan di dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Selain merupakan suatu kewajiban konstitusional bagi kepala daerah, laporan keterangan pertangungjawaban ini juga memiliki arti strategis dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. LKPJ akhir tahun anggaran 2015 merupakan tahun terakhir dari pencapaian Rpjmd kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 – 2015.

LKPJ ini berisi gambaran umum tentang visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program serta hasil-hasil yang telah dicapai dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dimiliki pada tahun anggaran 2015.

insyaallah, laporan keterangan pertangungjawaban ini, telah disusun dengan komitmen dan prinsip transparansi dan akuntabel dan akan memberikan keterangan dengan jelas terhadap seluruh program dan capaian pembangunan kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2015.

“Secara umum, program-program dan komoditi pembangunan yang menjadi unggulan daerah, menunjukkan hasil dan perkembangan yang baik. Harapan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah melalui potensi-potensi lokal yang kita miliki, alhamdulillah semakin terlihat dan mendapat dukungan dari berbagai pihak dan elemen masyarakat” jelasnya.

Sedangkan seluruh hasil yang dirasakan pada tahun 2015, pada dasarnya merupakan hasil kerja kolektif yang telah kami bangun dengan melibatkan seluruh satuan kerja perangkat daerah kabupaten Lombok Tengah, DPRD, instansi vertikal, para tokoh masyarakat serta seluruh stakeholders lainnya.

Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2015 diarahkan pada upaya penyusunan APBD dan perubahan APBD tahun anggaran 2015 yang lebih memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang meliputi transparansi dan akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi dan efektifitas serta prinsip berbasis kinerja.

Adapun target pendapatan daerah pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp.1.647.221.861.194,20. Dari target pendapatan daerah tersebut, pemerintah kabupaten Lombok Tengah mampu mencapai realisasi dari keseluruhan sumber pendapatan daerah sebesar Rp.1.631.922.900.676,02 atau secara kumulatif mencapai 99,07%.

Sementara itu, dari sisi alokasi belanja yang ditetapkan sebesar Rp.1.668.839.731.817,29 telah terealisasi sebesar Rp1.550.042.604.049,65. Realisasi ini menunjukkan kinerja penyelenggaraan apbd dengan capaian 92,88% dari anggaran yang dialokasikan. Secara umum, kinerja APBD dapat dianggap berhasil. Hal ini, karena dukungan yang sangat besar dari dprd kabupaten Lombok Tengah, terutama dalam pelaksanaan check and balance pada sektor terkait dengan pelayanan publik.

Sedangkan capaian pendapatan asli daerah untuk tahun 2015 melebihi jumlah yang ditargetkan. Besaran target pendapatan asli daerah adalah sebesar Rp.154.863.589.503,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.157.327.859.232,38 atau dengan capaian sebesar 101,59%.

Permasalahan pokok yang dihadapi pemerintah kabupaten Lombok Tengah dalam pengelolaan keuangan daerah adalah kondisi riil beban belanja daerah masih didominasi oleh besarnya alokasi belanja pegawai (belanja aparatur), sehingga alokasi belanja untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan secara efisien dan efektif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian hingga pengawasan sesuai dengan penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan pada masing-masing dinas satuan kerja.

Pelimpahan tugas kepada pemerintah daerah dalam otonomi harus disertai dengan pelimpahan keuangan. Tanpa pelimpahan ini, otonomi daerah menjadi tidak bermakna. Salah satu indikator penting dari kewenangan keuangan adalah pendapatan asli daerah. Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, semakin tinggi peranan pendapatan asli daerah dalam struktur keuangan daerah, dan begitu pula sebaliknya.

Untuk mengatasi masalah keterbatasan pendanaan tersebut, maka program pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2015, diarahkan pada program-program prioritas dengan melakukan penghematan terhadap pendanaan masing-masing kegiatan pada SKPD.

Prioritas pembangunan kabupaten Lombok Tengah tahun 2015 seperti yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2015, dirumuskan dengan berbagai macam kajian teknis dan non teknis serta menjamin adanya kesinambungan program pembangunan antara pemerintah kabupaten Lombok Tengah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Adapun tema pembangunan tahun 2015 yang diangkat dalam rencana kerja pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah tahun 2015 adalah “penguatan ekonomi melalui optimalisasi peningkatan produktifitas sdm dan sda dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan.”

Pelaksanaan fokus yang menjadi tema pembangunan tahun 2015, merupakan bagian yang tidak teRpisahkan dari grand startegi pembangunan yang tertuang dalam Rpjmd kabupaten Lombok Tengah tahun 2011-2015 meliputi:

1. Pengembangan agribisnis, tourism dan marine (atm);

2. Pencapaian target millenium development goals (mdg’s);

3. Peningkatan infrastruktur;

4. Penguatan reformasi birokrasi.

Berdasarkan agenda dan grand strategi pembangunan di atas, maka prioritas pembangunan tahun 2015 adalah :

1. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan;

2. Pengelolaan sda secara berkelanjutan;

3. Peningkatan iklim usaha dan investasi yang kondusif;

4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar;

5. Peningkatan kapasitas aparatur dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Isi keseluruhan dari pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban (lkpj) akhir tahun anggaran 2015 ini, dituangkan lebih detail dalam dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah akhir tahun anggaran 2015 yang telah disampaikan kepada bapak/ibu angggota dewan yang terhormat. Kami sangat mengharapkan masukan dan saran guna perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang. (adv)

Via Politik