MATARAM, sasambonews.com. Staf Ahli Menteri Bidang Inovasi Dan Daya Saing Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah RI Ananto Kusuma Seta mengungkapkan bahwa, Permasalahan buta aksara cukup tinggi, NTB menyentuh angka 10% di atas rata-rata nasional yang berada pada angka 3-7%. “Namun, angka partisipasi SMP/MTS di NTB sangat tinggi berada di atas rata-rata nasional dan berada pada urutan 7 dari seluruh provinsi Indonesia. Begitupula partisipasi SMA/SMK/MA di NTB di atas-rata-rata nasional. Jadi, NTB bisa menjadi contoh dalam Pilot Project dalam pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun,” tandasnya.

Ia juga mengapresiasi Gubernur NTB Zainul Majdi yang mengalokasikan anggaran 20% untuk pendidikan. Selama kurun waktu 70 tahun sejak kemerdekaan jumlah penduduk Indonesia yang melek huruf terus meningkat hingga berjumlah 96%. “APBN untuk pendidikan di daerah setiap tahun terus meningkat. Tetapi besarnya anggaran pendidikan jangan dilihat dari jumlahnya, namun bagaimana mengelola anggaran tersebut dengan bijak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ananto memaparkan Kabupaten/kota yang mengalokasikan anggaran pendidikan tinggi, maka IPM akan tinggi. Begitu pula dengan Kabupaten/Kota yang anggaran belanja pendidikan tinggi untuk membantu peningkatan kualitas guru, maka sertifikasi guru juga meningkat.

Menanggapi pemaparan tersebut, Sekda NTB Rosiady Husaini Sayuti menyampaikan adanya program Angka Drop Out Nol (ADONO) sehingga membuat Provinsi NTB konsisten dalam penanganan pendidikan yang tidak kurang dari 20%. “Bahkan pada tahun 2012 Gubernur NTB memperoleh penghargaan sebagai Pembina pengentasan buta aksara nasional, karena keberhasilan dalam program pengentasan buta aksara. Jumlah Buta aksara di NTB semula 800.000 turun menjadi 200.000. Jika menggunakan angka tersebut, maka buta aksara di NTB bisa di bawah 10%,” ujarnya.

Ditambahkannya NTB memiliki Perda Penyelenggaraan Pendidikan yang mencakup tujuh Pergub tentang pendanaan pendidikan termasuk di dalamnya pemberian beasiswa prestasi, beasiswa keluarga miskin, dan beasiswa infrastruktur pendidikan.

Pada tahun 2016, Provinsi NTB mengeluarkan anggaran untuk BOSDA sebesar Rp. 39 miliar yang dibatasai untuk sekolah atau madrasah swasta. “Dengan BOSDA ini, rekan-rekan di lembaga pendidikan swasta terbantu. Sehingga tidak ada lagi honor guru swasta hanya Rp. 100.000 sebulan,” harapnya.

Sekda Provinsi NTB Rosiady Husaini Sayuti membuka acara Pemaparan Neraca Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota di NTB, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Selasa (21/06).
Pemaparan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Bima Drs. Dahlan M. Noer, Associate Director Paramadina Graduate School Abdul Malik Gismar, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi NTB Drs. Muh. Suruji, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Asisten 1 Kabupaten Lombok Tengah, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Lombok Barat, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Lombok Utara, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Bima.

Rosiyadi menjelaskan posisi NTB dalam neraca pendidikan nasional dari segi APBN yang dialokasikan ke pendidikan masuk ke 4 terbawah. Total anggaran untuk pendidikan sebesar RP. 45 miliar belum termasuk APBD Provinsi untuk pendidikan yang disalurkan melalui BPKAD.

“Komitmen Gubernur dalam bidang pendidikan sangat luar biasa. Hal itu, terlihat sejak awal pemerintahan Gubernur di periode pertama NTB masuk ke dalam kuartal pertama hampir mencapai 20% dari APBD, namun pada tahun 2012 porsi APBD untuk pendidikan menurun karena terserap untuk membiayai Perda percepatan pemantapan jalan provinsi. Tetapi penurunan anggaran pendidikan tersebut tertutupi karena ada dana BOS untuk provinsi,” jelasnya.
Ipr