MATARAM, Sasambonews.com. Isu Vaksin Palsu membuat Gubernur NTB TGH Zainul Majdi khawatir dan menganggap tenaga kesehatan teledor dalam memeriksa vaksin yang diberikankepada masyartakat.

Sehingga pada untuk mengklarifikasi masalah ini Zainul Majdi memanggil kepala BPPOM NTB Drs. I Gede Nyoman Suandi ke ruang kerjanya setelah mendengar pemeberitaan yang santer terdengar mengenai maraknya peredaran vaksin palsu di beberapa daerah dan terakhir berhasil diobongkar menimbulkan keresahan berbagai pihak.

Disampaikan Zainul Majdi,Selasa (28/06) bahwa dirinya merasa khawatir, dikarenakan tenaga kesehatan selama ini cenderung tidak cermat memeriksa vaksin yang diberikan kepada masyarakat,baik dalam hal kemasan, serta legalitas tenaga medis yang ,memberikan pelayanan vaksinasi.

Untuk itu, Dikes dan BPPOM diminta mensosialisasikan kepada masyarakat, bagaimana mengetahui obat dan vaksin yang asli. Mulai dari datang ke fasilitas kesehatan yang resmi, tenaga kesehatan yang melayani bersertifikat dan ketiga pastikan tenaga itu ikut mengecek bahan yang diberikan adalah resmi atau legal.

Gubernur meminta agar masalah peredaran obat dan vaksin di NTB benar-benar dipastikan kelegalannya. “Pastikan tidak ada jalur bagi vaksin dan obat palsu untuk masuk ke NTB, “tegas Gubernur.

Kepala BPPOM Drs. I Gede Nyoman Suandi menyampaikan kepada Gubernur, sejauh ini di NTB tidak ditemukan  vaksin palsu layaknya yang beredar di tiga kota besar seperti Jakarta, Tangerang, Bekasi. "Orang tua tidak perlu waswas jika anaknya  mendapatkan pelayanan imunisasi di Posyandu, Puskesmas, dan Rumah Sakit Pemerintah, karena disana vaksin disediakan oleh pemerintah yang didapatkan langsung dari produsen dan distributor resmi. Jadi vaksin dijamin asli, manfaat dan keamanannya,"tandasnya.Karena kasus vaksin ini baru saja berhasil dibongkar, Gubernur merasa khawatir, tenaga kesehatan selama ini cenderung tidak cermat memeriksa vaksin yang diberikan kepada masyarakat,baik dalam hal kemasan, serta legalitas tenaga medis yang ,memberkan pelayanan vaksinasi.

Ia mengungkap, ada dua jalur yang digunakan untuk memantau peredaran vaksin palsu ini, yaitu jalur resmi melalui jalur Kementerian Kesehatan dan jalur swasta. Untuk distributor swasta, pihaknya mengaku telah melakukan sidak ke lokasi didampingi Dikes dan perindag.

Setelah mendengar penjelasan kepala BPPOM, ada beberapa hal yang diminta Gubernur untuk menjadi perhatian bersama semua pihak yang hadir pada kesempatan itu, Kedepan jika memungkinkan, BPPOM secara berkala melakukan  pemeriksaan terhadap bahan obat yang dikonsumsi masyarakat. Rapikan jalur distribusi obat yang beredar di masyarakat. Pemerintah daerah, dalam hal ini termasuk Dinas Kesehatan dan Dinas perindustrian dan Perdagangan punya kewajiban memastikan kepastian legalitas obat/vaksin yang dikonsumsi masyarakat.” Pastikan bahan yang terkandung didalamnya merupakan hal yang aman untuk dikunsumsi, bukan justru membahayakan kesehatan masyarakat”. Pastikan kewaspadaan tidak hanya pada kasus peredaran vaksin palsu, seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, tapi juga termasuk peredaran obat, sehubungan banyak ditemukannya kasus obat herbal di NTB yang justru kandungannya tidak herbal dan membahayakan kesehatan.

Zainul Majdi meminta BPPOM,Dikes, Disperindag agar memperkokoh pengawasan. “ Bila perlu, Pol PP secara berkala turut memantau ilegalitas, distribusi, dan penggunaan obat yang beredar, termasuk obat tradisional. Edukasi kepada masyarakat." pungkasnya.

Sementara Kepada Kepala Biro Humas, H. Yusron Hadi yang mendampinginya saat itu, Gubernur meminta membuat iklan layanan masyarakat. “Publish layanan masyarakat di media massa untuk mengedukasi masyarakat  dan menumbuihkan kewaspadaan masyarakat terhadap obat maupun vaksin yang dikonsumsi." tandasnya.Ipr