Komisi V DPRD NTB Panggil BPOM

MATARAM,Sasambonews.com. Setelah pemberitaan yang muncul dimedia hari ini mengenai informasi vaksin palsu , Komisi V DPRD NTB seperti tidak mau ketinggalan untuk menyeriusi masalah ini dan ,Selasa (28/06) diruang komisi beberapa mitra kerja yang berkaitan langsung dengan masalah tersebut dipanggil untuk memberikan klarifikasi diantaranya Kadis Kesehatan Provinsi NTB, Kerpala BP POM NTB dan RSUP NTB.

Ketua Komisi V DPRD NTB Hj. Warti'ah menyampaikan bahwa pengakuan dari Dinas Kesehatan ,RSU Provinsi dan BP POM NTB bahwa tidak ada vaksin palsu yang beredar di NTB."Alhamdulillah hari ini pimpinan komisi V DPRD NTB memanggil dinas mitra kerja terkait . Setelah mendengarkan langsung keterangan dinas terkait maka bisa disimpulkan bahwa NTB tidak kena peredaran vaksin palsu,"pungkasnya.

ia juga menjelaskan dari pengakuannya juga bahwa telah melakukan prosedur yang ada dalam proses pembelian ." Semua pembelian sesuai prosedur yang ketat yang diproduksi PT Bio Parma yang dikeluarkan Kementrian Kesehatan." terangnya.

Wartiah meminta kepada masyarakat agar terus waspan, apabila menemukan keanehan segera melaporkan kepihak berwajib."Namun demikian kewaspadaan tetap harus dilakukan .Dengan cara jika ada kejanggalan yang ditemukan masyarakat mohon segera dilaporkan ," tegasnya.

Pada berita sebelumnnya Kepala BPPOM Kota Mataram I Gde Nyoman Swandi,SPt,MM, Senin (27/06) di kantornya mengungkapkan bahwa NTB Steril dari Vaksin Palsu."Bisa dipastikan begitu"tandasnya.

Dia juga menyampaikan bahwa, sampai dengan sekarang belum menerima laporan."Kita sudah melakukan pemantauan ke simpul-simpul dan sarana pelayanan di Rumah sakit pemerintah, swasta dan klinik - klinik belum ada ditemukan ,"pungkasnya.

Sementara itu distributor sendiri yang ada di NTB ada empat yakni UD Indo Farma,Global,HPL, Rajawali."Sarana pelayanan Runah sakit itu banyak mendapatkan vaksin dari dua distributor yakni UD Vaksin Rajawali dan Indo Farma, kecuali vaksin dari Kemenkes itu langsung dari Kimia Farma,"tandasnya.

Sementara itu PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Khaerul Anwar mengutarakan terkait isu tersebut telah mendapat informasi dari Kemenkes ."Informasi ini 22 Juni kemarin kita peroleh dari kemenkes, dan 23 juni kita konfir ke Kabupaten, terakhir 24 juni Kemenkes keluarkan edaran ."pungkasnya.

Ditambahkannya Ada beberapa poin yang dijelaskan diantaranya diharapakan menelusuri sumber dari vaksin apabila hasilnya dicurigai vaksin tidak sesuai agar tidak diberikan .

Diakuinya Kemenkes menyediakan vaksin untuk anak yang baru lahir langsung dari Kimia Farma."Jumlah vaksin yang dialokasikan106.000 tersedia diberikan dari Kemenkes, pelayanan dilakukan oleh swasta ."tuturnya.

Dalam poin yang lain juga , diharapkan memberi vaksin dari sumber yang resmi, pelayan kesehatan melaporkan bila ditemukan setelah diimunisasi terjadi masalah.

Dijelaskan pula bahwa pada hari Jumat (24/06) dari 16 pelayanan kesehatan yang dikunjungi tidak ditemukan vaksin tersebut.

Sementara itu juga dari Kapolda NTB melalui Kasubdit I Diskrimsus AKBP Boike mengutarakan bahwa sesegera mungkin berkoordinasi dengan pihak terkait setelah isu beredarnya vaksin palsu ."Ada 13 orang produsen apotik dan pelaku lain yang berhasil ditangkap Bareskrim dan menelusuri ke daerah juga. Kami akan membantu membackup dan melakukan penyelidikan jika ditemukan ."tutupnya.Ip

Via Berita NTB