Sasambo News

LOMBOK TENGAH, sasambonews.com. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite

Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Lombok Tengah Lalu Izi menyesalkan sikap Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Lombok Tengah Lalu Haris Munandar yang tidak terbuka terhadap publik terkat dengan tahapan maupun proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Lombok Tengah Tahun 2016.

Menurut Lalu Izi, sikap dan prilaku oknum Pejabat di BPDM Lombok Tengah itu tidak patut di tiru, karena telah mencoreng nama dan wajah Lombok Tengah.” Daerah lain berlomba – lomba mewujudkan keterbukaan informasi publik, tetapi BPMD justru tidak mau terbuka, dan terkesan menutup diri. Sifat itu tidak boleh ditiru, dan harus dijadikan contoh terburuk dalam pelayanan Publik di Lombok Tengah,” kata Lalu Izi Selasa, (9/8/2016).

Lalu Izi mengungkapkan, Pilkades merupakan proses demokrasi ditingkat Desa, dan sebagawai wahana atau tempat masyarakat memilih pemimpinnya di tingkat Desa.

Bila proses tahapan pelaksanaan Pilkades itu tidak dikerjakan dan tidak mendapatkan perhatian serius dari Pemkab. Lombok Tengah atau dinas/instansi yang menangani persoalan Pemerintah Desa, bisa berakibat buruk, khususnya bagi masyarakat di Desa dan masyarakat Lombok Tengah pada umumnya.

” Jangan sepelekan persoalan Pilkades. Proses tahapan pelaksanaannya harus benar – benar di jalankan dengan serius, seperti menyiapkan SDM Panitia Pilkades, jangan sampai karena Panitia Pilkades tidak paham aturan dan mekanisme pelaksanaan Pilkades menimbulkan gesekan di tengah – tengah Masyarakat Desa, nah kalau sudah terjadi Gesekan antar masyarakat, lalu siapa yang harus bertanggungjawab, apakah Panitia Pilkades atau Dinas / Instansi yang menyiapkan Panitia Pilkades itu,” ungkapnya.

Atas sikap oknum Pejabat di BPDM Lombok Tengah itu, Ketua DPD KNPI Lombok Tengah mempertanyakan Kinerja oknum Pejabat BPMD Lombok Tengah tersebut, dan kesiapan pelaksanaan Pilkades di sejumlah Desa di Lombok Tengah tahun 2016.

” Kinerja Kepala Badan, dan Kabid Pemerintahan Desa perlu di pertanyakan, jangan – jangan mereka tidak bekerja dan membuat laporan asal Bos senang saja".

"Yang harus di cari tahu apakah BPMD telah memberikan pembekalan kepada Panitia Pilkades, kalaupun sudah seperti apa pembekalan yang diberikan, dan kalau terjadi apa – apa di salah satu Desa yang menggelar Pilkades, jangan salahkan Panitia Pilkades, melainkan yang harus disalahkan BPMD, karena mereka (BPMD) tidak mau terbuka dan menutup diri dari Masyarakat. Untuk itu saya meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk mempertimbangkan kembali kinerja oknum Pejabat di BPMD itu, jangan sampai, Pemerintahan di Lombok Tengah ini rusak hannya gara – gara tingkah laku oknum pejabatnya,” ujar Lalu Izi.

Sebelumnya pada saat di konfirmasi, Kepala BPMD Lombok Tengah Lalu Haris Munandar mengaku tidak begitu paham secara teknis terkat dengan proses tahapan Pelaksanaan Pilkades 2016.

Lalu Haris Munanar pun meminta kepada wartawan untuk bertannya langsung ke Bidang yang menangani Pilkades yakni Bidang Pemerintahan Desa.

Namun, Kabid Pemerintahan Desa Lalu Budiman, justru tidak mau menjelaskan atau mengomentari terkat dengan proses tahapan pelaksanaan Pilkades. Dan menyarankan kepada wartawan untuk bertanya langsung kepada Kepala BPMD Lombok Tengah. |rul.

Via Berita NTB