Berita NTB
MATARAM,Sasambonews.com. Pemrov NTB pada anggaran 2017 sepertinya masih memanjakan pegawai. Pasalnya belanja pegawai terus membengkak.
Orang nomor dua di NTB M.Amin mengakui bahwa belanja pegawai ditahun 2017 membengkak 125 Persen dibanding tahun 2016, sebaliknya dana bansos Serapannya ditahun 2016 sangat rendah , hal ini disebabkan adanya beberapa temuan dari Inspektorat dan BPK sehingga, pemerintah provinsi lebih baik membiarkan menjadi Silpa daripada menjadi temuan.
Wagub H.Muh.Amin ,Selasa (22/11/2016) menyebutkan realisasi dana bansos tahun 2016 rendah hal ini dianggap karena adanya kesulitan dalam pencairan yang tidak mampu dipenuhi oleh masyarakat sehingga apabila dibiarkan maka akan menjadi temuan."Bansos rendah Serapannya, karena terkendala aturan dalam pencairan yang akan mempersulit masyarakat,"terangnya.
Amin juga tidak membantah apabila dana bantuan sosial (Bansos) sangat diperlukan oleh masyarakat ."Memang dibutuhkan masyarakat,dan membebani masyarakat lebih baik jadi Silpa daripada jadi temuan,"tegasnya.
Disamping itu alasan lain berdasarkan temuan Inspektorat dan BPK RI bahwa bisa terjadi temuan apabila tetap diberikan."Karena setelah di cek bahwa tidak benar mempunyai Kantor atau lokasinya tidak jelas ,hal ini yang membuat kami tidak realisasikan ,"tandasnya.
Selain itu mengenai naiknya belaka pegawai sampai 125 Persen menurut Wagub karena ada pelimpahan kewenangan gaji PNS SMA dan SMK dari kabupaten kota."Harus ada komitmen dari kabupaten kota untuk memberikan sering , sehingga itu tidak terjadi pembengkakan,intinya semua punya alasan mengapa ini dinaikkan,"ungkapnya.
Kedepannya Amin menginginkan bahwa seluruh program harus bisa menurunkan angka kemiskinan."Kita akan meningkatkan program yang bisa menurunkan angka kemiskinan. Dan tentu harus ada komitmen kabupaten dan kota, Pemprov hanya membirikan intervensi,"tandasnya.
Menurut Wagub harus ada evaluasi menyeluruh dari setiap kebijakan maupun regulasi yang ada."Semua dievaluasi, bukan hanya perencanaan. Perlu ada peningkatan kebijakan dan regulasi yang ada."pingkasnya.I pr
APBD Pemprov Manjakan Pegawai
MATARAM,Sasambonews.com. Pemrov NTB pada anggaran 2017 sepertinya masih memanjakan pegawai. Pasalnya belanja pegawai terus membengkak.
Orang nomor dua di NTB M.Amin mengakui bahwa belanja pegawai ditahun 2017 membengkak 125 Persen dibanding tahun 2016, sebaliknya dana bansos Serapannya ditahun 2016 sangat rendah , hal ini disebabkan adanya beberapa temuan dari Inspektorat dan BPK sehingga, pemerintah provinsi lebih baik membiarkan menjadi Silpa daripada menjadi temuan.
Wagub H.Muh.Amin ,Selasa (22/11/2016) menyebutkan realisasi dana bansos tahun 2016 rendah hal ini dianggap karena adanya kesulitan dalam pencairan yang tidak mampu dipenuhi oleh masyarakat sehingga apabila dibiarkan maka akan menjadi temuan."Bansos rendah Serapannya, karena terkendala aturan dalam pencairan yang akan mempersulit masyarakat,"terangnya.
Amin juga tidak membantah apabila dana bantuan sosial (Bansos) sangat diperlukan oleh masyarakat ."Memang dibutuhkan masyarakat,dan membebani masyarakat lebih baik jadi Silpa daripada jadi temuan,"tegasnya.
Disamping itu alasan lain berdasarkan temuan Inspektorat dan BPK RI bahwa bisa terjadi temuan apabila tetap diberikan."Karena setelah di cek bahwa tidak benar mempunyai Kantor atau lokasinya tidak jelas ,hal ini yang membuat kami tidak realisasikan ,"tandasnya.
Selain itu mengenai naiknya belaka pegawai sampai 125 Persen menurut Wagub karena ada pelimpahan kewenangan gaji PNS SMA dan SMK dari kabupaten kota."Harus ada komitmen dari kabupaten kota untuk memberikan sering , sehingga itu tidak terjadi pembengkakan,intinya semua punya alasan mengapa ini dinaikkan,"ungkapnya.
Kedepannya Amin menginginkan bahwa seluruh program harus bisa menurunkan angka kemiskinan."Kita akan meningkatkan program yang bisa menurunkan angka kemiskinan. Dan tentu harus ada komitmen kabupaten dan kota, Pemprov hanya membirikan intervensi,"tandasnya.
Menurut Wagub harus ada evaluasi menyeluruh dari setiap kebijakan maupun regulasi yang ada."Semua dievaluasi, bukan hanya perencanaan. Perlu ada peningkatan kebijakan dan regulasi yang ada."pingkasnya.I pr
Via
Berita NTB
Posting Komentar