Berita NTB
NTB Bisa Jadi Pioner Perda Jaminan Produk Halal
MATARAM, Sasambonews.com. Pimpinan Rombongan Kungker Komisi VIII DPR RI Hj.Ledia Hanifa Amaliah ,Selasa (22/11/2016) menyebutkan bahwa NTB bisa menjadi pioner dalam pembentukan peraturan daerah tentang jaminan produk halal bagi UMKM serta Hotel dan terintegrasi antara kuliner dengan desa wisata." Yang harus diantisipasi bagaimana akomodasi secara normal, tapi dengan websitenya dengan melakukan MOU,"pungkasnya yang juga Anggota dari Fraksi PKS DPR RI.
Selain itu Julfadli dari Fraksi Partai Golkar DPR RI juga mendorong agar NTB bisa menjadi percontohan karena telah berani menerbitkan perda wisata halal."Setelah ada perda , walau baru ada Undang-undang nya bisa menjadi acuan pemerintah dalam membuat Peraturan Pemerintah. Ini tentu sangat bagus sekali,"tandasnya.
Dia menyarankan agar daerah khususnya NTB berani membuat Perda tentang sertifikat halal,walaupun belum diatur dalam PP baru ada Undang-undang nya saja."Pijakannya harus jelas."tandasnya.
Wakil Gubernur NTB menerima kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI di Ruang Rapat Utama Selasa (22/11/2016). Kehadiran komisi VIII di NTB adalah secara khusus menyoroti keseriusan dari industri halal yang telah berhasil dilakukan oleh provinsi NTB dan menjadi bahan evaluasi dalam implementasi UU No 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.
Ibu Hj Ledia Hanifa Amaliah S.si Mp,si. T Selaku ketua rombongan mengucapkan selamat atas penghargaan Halal Tourisme yang diterima oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, karena menurut beliau tidak banyak pemerintah daerah yang memperhatikan tentang industri halal. “Tidak banyak yang konsen ataupun yang serius menangani hal-hal yang berkenaan dengan industri halal, NTB menjadi promotornya”, ujarnya.
Pada kesempatan ini Bapak Wakil Gubernur NTB mengungkapkan bahwa keseriusan dari pengembangan industri wisata halal ini kami buktikan dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 khusus untuk pariwisata halal, yang kemudian didukung juga dengan PERDA wisata, agar siapapun bisa lebih memahami tentang wisata halal. “Bagaimanapun adanya potensi yang NTB miliki, telah dirasakan dengan kedatangan wisatawan yang berkunjung dan berdampak pada ekonomi kreatif, peluang kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga penuntasan kemiskinan di daerah kita”, pungkasnya.
Ipr
Selain itu Julfadli dari Fraksi Partai Golkar DPR RI juga mendorong agar NTB bisa menjadi percontohan karena telah berani menerbitkan perda wisata halal."Setelah ada perda , walau baru ada Undang-undang nya bisa menjadi acuan pemerintah dalam membuat Peraturan Pemerintah. Ini tentu sangat bagus sekali,"tandasnya.
Dia menyarankan agar daerah khususnya NTB berani membuat Perda tentang sertifikat halal,walaupun belum diatur dalam PP baru ada Undang-undang nya saja."Pijakannya harus jelas."tandasnya.
Wakil Gubernur NTB menerima kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI di Ruang Rapat Utama Selasa (22/11/2016). Kehadiran komisi VIII di NTB adalah secara khusus menyoroti keseriusan dari industri halal yang telah berhasil dilakukan oleh provinsi NTB dan menjadi bahan evaluasi dalam implementasi UU No 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.
Ibu Hj Ledia Hanifa Amaliah S.si Mp,si. T Selaku ketua rombongan mengucapkan selamat atas penghargaan Halal Tourisme yang diterima oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, karena menurut beliau tidak banyak pemerintah daerah yang memperhatikan tentang industri halal. “Tidak banyak yang konsen ataupun yang serius menangani hal-hal yang berkenaan dengan industri halal, NTB menjadi promotornya”, ujarnya.
Pada kesempatan ini Bapak Wakil Gubernur NTB mengungkapkan bahwa keseriusan dari pengembangan industri wisata halal ini kami buktikan dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 khusus untuk pariwisata halal, yang kemudian didukung juga dengan PERDA wisata, agar siapapun bisa lebih memahami tentang wisata halal. “Bagaimanapun adanya potensi yang NTB miliki, telah dirasakan dengan kedatangan wisatawan yang berkunjung dan berdampak pada ekonomi kreatif, peluang kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga penuntasan kemiskinan di daerah kita”, pungkasnya.
Ipr
Via
Berita NTB
Posting Komentar