Mataram, sasambonews.com. Adanya isu dualisme kepengurusan DPD Gerindra NTB yakni
versi Wilgo dan Ridwan Hidayat, maka baiknya Gerindra harus bisa memastikan siapa pengurus sah sebelum mendaftar ke KPU, sebab beberapa parpol gagal karena adanya dua kepengurusan."Ya menurut saya Gerindra harus memiliki kepastian siapa pengurus yang sah sebelum pendaftaran di KPU.Beberapa partai politik gagal mengajukan pendaftaran calon karena kasus kegandaan pengurus. Maka partai gerindra harus belajar dari banyak kasus-kasus tersebut,"ungkapnya.

Agus mengingatkan bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik ketika mendaftarkan Calonnya harus disertai SK kepengurusan yang sah."Ingat lho salah satu persyaratan administrasi parpol dalam mendaftarkan pasangan calon adalah SK kepengurusan. Dan biasanya jika ada keraguan KPU akan melakukan verifikasi faktual terhadap SK tersebut.

Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Gerindra harus memiliki kemampuan meresolusi secara segera dinamika politik yang terjadi di internalnya,"terangnya.

Menurutnya hal Ini sangat penting mengingat tahapan pemilu legislatif dan pemilu presiden sudah masuk di tahun 2017 ini. Ada banyak tugas berat partai di situ, misalnya partai harus sudah tuntas soal kepengurusan dan kantornya.

Kemudian partai harus sudah siap dengan dokumen anggota partainya. Komponen-komponen itu nanti akan diverifikasi oleh KPU. Dan jika tidak memenuhi persyaratan tersebut partai bisa gagal menjadi peserta pemilu legislatif. "Maka menurut saya sebaiknya partai jangan terjebak pada konflik untuk tahun pemilu ini, ya tahun 2017 hingga 2019.Karena beredernya beberapa SK ini kayaknya DPP Gerindra harus memberikan klarifikasi agar publik tidak di buat bingung."tandasnya.Ipr