Berita NTB
Politik
Fraksi Fraksi Setujui RAPBD 2019
Lombok Tengah, sasambonews.com-Seluruh fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Lombok Tengah,
Nusa Tenggara Barat menanggapi rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah
(RAPBD) tahun anggaran 2019.
Sembilan fraksi melalui juru bicara masing-masing juga
memberikan beberapa rekomendasi dan saran terkait anggaran 2019 itu.
Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan
rancangan APBD tahun anggaran 2019 kepada para anggota dewan melalui sidang
paripurna. RAPBD tersebut kemudian ditanggapi para wakil rakyat di daerah ini
melalui sidang paripurna yang digelar
Dalam tanggapan tersebut, rata-rata juru bicara fraksi
menyepakati apa yang disampaikan oleh pemerintah daerah dan disetujui untuk
dibahas lebih lanjut.
Fraksi Golkar dengan juru bicara Syarifuddin mengapresiasi
Pemda Lombok Tengah yang berhasil meraih berbagai penghargaan dan menyiapkan
pelayanan dasar kepada masyarakat terutama infrastruktur, kemudian akses
pelayanan pendidikan.“Parwisata merupakan salah satu sektor yang terus didorong
peningkatan pertumbuhanya, bagaimana peran instansi lain dalam mendukung
peningkatan pertumbuhan dunia pariwisata,”ungkap Syariffuddin melalui podium
bersebelahan dengan jejeran kursi para pimpinan dewan.
Jubir partai Gerindra, Lalu Muhibban meminta Pemda untuk
mereview kembali program pembangunan daerah yang belum tercapai, mengingat
perlunya efisiensi dalam penggunaan anggaran belanja masing- masing OPD,
terutama belanja pegawai yang membengkak dan anggaran tidak terduga.“Kami
berharap belanja pegawai bisa ditekan. Selanjutnya alokasi anggaran yang ada
dapat digunakan untuk menjalankan program pembangunan daerah, terutama terkait
program kebijakan yang mengarah pada percepatan peningkatan PAD,”ungkap
Muhibban.
Sementra Jubir PKB, H Ahkam menyampikan pihaknya mengamati
ada beberapa kegiatan yang dianggarkan pada tahun 2018 dan masih lamban. Baik
pada tingkat perencanaan maupun pelaksanaanya, apalagi didinas perumahan dan
pemukiman, pihknya mencermati belum adanya kejelasan.“Kami meminta penjelasan
pemerintah mengenai hal tersebut, dan apa hambatan sebenarnya yang mempengaruhi
sehingga terjadinya kelambatan tersebut,”ungkapnya.
Dari Fraksi Demokrat, Fathurrahman menyampaikan untuk
mengurangi angka kemiskinan dan pengagguran serta ketersediaan lapangan kerja.
Maka perlu meningkatkan jumlah progran ekonomi kreatif. Pengawasan secara ketat
dan peluang kerja di KEK Mandalika harus dibutuhkan seluas- luasnya bagi
masyarakat Lombok Tengah.“Kami juga meminta agar dilakukan evaluasi aparatur
pemerintah berbasis kinerja dan kebijakan penempatan yang berbasis disiplin
ilmu dan bakat,”tegasnya.
Fraksi PPP, H Mayuki meminta kepada Pemda untuk segera
melakukan updating data base potensi daerah terutama yang berkaitan dengan
kendaraan bermotor yang berdomisili di Lombok Tengah untuk menetapkan bagian
daerah bagi hasil PKB,BBNKB dan PBB KB.“Kami meminta untuk melakukan sweeping
atas kendaraan bermotor yang mengalami tunggakan,”tegasnya.
Dari Fraksi PKS, Ahmad Rifai menyampaikan beberapa
pertanyaan diantaranya Pemda diminta untuk menjelaskan terkait dengan akses
jalan pariwisata, akses jalan pendidikan, akses jalan kesehatan yang belum di
hotmix. Terkait hal itu berapa volume dan berapa anggaran yang dibutuhkan
termasuk berapa permintaan masyarakat terkait dengan perubahan status jalan. “Kami
juga mohon penjelasan terkait data tenaga pendidik yang PNS terutma pada SD dan
SMP di Lombok Tengah dan berapa kebutuhan tenaga pendidik di Daerah kita
ini,”jelasnya.
Dari fraksi PBB, Zulfan Azri menyampaikan pertanyaan berapa
rumah korban gempa yang menjadi target perbaikan pemerintah pusat. Apakah semua
rumah rusak sudah terkafer pusat dan jika tidak apa solusi yang diberikan oleh
Pemda.“Kami juga mempertanyakan sampai bulan apa belanja bantuan sosial atas
klaim pembiyayaan pelayanan kesehatan JKN non peserta bisa bertahan pada tahun
anggaran 2018,” tegasnya.
Sementara dari Fraksi Nasdem, Kamran Mahali menyampaikan
Pemda harus memperhatikan beberapa hal dalam APBD 2019 diantaranya peningkatan
pertumbuhan dunia pariwisata adalah salah satu isu strategis yang merupakan
kebutuhan masyarakat yang mendesak.“Untuk dapat menunjang program tersebut,
berapa estimasi anggaran yang diperlukan dalam APBD Tahun 2019 dan kami
berharap ada penjelasan,”tegasnya.
Sementara yang terakhir dari fraksi Nurani Perjuangan,
Jayanti Umar. Disampaikan bahwa pihaknya mendorong OPD terkait untuk harus
lebih memacu kinerja sesuai dengan potensi yang terdapat di Daerah. Untuk itu,
sesuai dengan Permendagri 33 tahun 2017 bahwa penempatan target pajak daerah
dan retrebusi harus didasarkan pada data potensi pajak. “Hal itu juga harus
memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 yang berpotensi
terhadap target pendapatan pajak daerah dan retrebusi daerah serta realisasi
penerimaan pajak daerah,”tegasnya. bh
Via
Berita NTB
Posting Komentar