Berita NTB
Pemerintahan
HUT Pol PP ke 70 Di Tengah Minimnya Fasilitas dan Setumpuk Beban Kerja
Lombok Tengah, SN- Satuan Polisi
Pamong Praja (Sat Pol PP) kini sudah berusia lanjut yakni 70 tahun. Perayaan
HUT Pol PP secara nasional dilaksanakan di Eks Bandara Selaparang Mataram
Selasa 3 Maret 2020 kemarin. Hadir sebagai inspektur upacara Mentri Dalam
Negeri Prof. Tito Karnavian dengan perwira upacara Kasat Pol PP Lombok Tengah
dan Komandan Upacara Kasat Pol PP Sumbawa.
Untuk diketahui Pol
PP Kabupaten Lombok Tengah memiliki personil kurang lebih 500 orang dengan
berbagai tingkat disiplin ilmu. Dari 500 personil itu kurang lebih 80 an orang
adalah PNS sisanya non PNS ataupun sukarela.
Lalu apa momentum
yang bisa di ambil oleh satuan penegak peraturan daerah maupun peraturan kepala
daerah tersebut di hari ulang tahunnya yang ke 70 bagi Pol PP kabupaten Lombok
Tengah ?.
Kepala Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah Drs. H.L.Aknal Afandi mengatakan Pol
PP saat ini sudah berusia 70 tahun. Diusianya yang sudah cukup uzur itu banyak
hal yang perlu dibenahi baik itu soal fasilitas, personil, kesejahtraan maupun regulasi
regulasi using yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman.
Pada Rapat
Koordinasi Nasional (Rakornas) Pol PP yang di selenggarakan di Mataram selama 2 hari mulai tanggal 1-2 Maret 2020,
terdapat 7 rekomendasi ataupun keputusan rakor untuk ditindaklanjuti
diantaranya peningkatan status kelembagaan Pol PP dimana Pol PP masih dipimpin
oleh pejabat eselon IIa setingkat direktur di kemetrian namun kedepan
diharapkan satuan polisi pamung praja di pimpin oleh pejabat eselon Ia kementrian
dalam negeri setingkat direktur jendral sehingga dengan demikian penganggaran
dan koordinasi akan lebih maksimal. Selain itu, peningkatan kapasitas PPNS dan
sarana prasarana yang dimiliki Pol PP. “Memang sudah ada kita punya 4 orang PPNS
yang tugasnya sama dengan institusi lain dalam hal melakukan penyelidikan, penyidikan
hingga ke proses hukum namun kita ingin lebih tingkatkan kualitas maupun kuantitasnya”
kata kepala sat Pol PP Lombok Tengah di ruang kerjanya.
Kementrian Dalam Negeri mewujudkan besar
anggaran sebab anggaran Pol PP masing-masing daerah berpariasi ada yang
kategori besar ada juga yang sedang dan terakhir anggarannya sekedarnya saja. “Bagaimana
kita melaksanakan tugas dengan baik jika tidak didukung anggaran yang memadai,
sementara tupoksi Pol PP termasuk dalam 7 pelayanan dasar seperti pendidikan,
kesehatan, dan lain sebagainya, sehingga bagaimana kita mau maksimal kalau
anggara terbatas” ujarnya.
Dalam hal ini Pol PP kabupaten Lombok Tengah
dalam posisi sedang artinya ada peningkatan anggaran untuk Pol PP tapi dia
menginginkan pemerintah daerah lebih memperhatikan anggaran meskipun selama ini
anggaran untuk oprasional Pol PP terbatas namun semangat untuk kerja masih cukup
tinggi. “saya selalu katakan kepada anak buah saya, ayo kita tunjukkan kinerja
kita dengan maksimal, jangan mengeluh dan merengek-rengek minta anggaran besar,
biarkan nanti pimpinan yang menilai kita dengan demikian ketika pimpinan sudah
melihat kinerja kita bagus maka insya Allah anggaran akan di tingkatkan dan
alhmdulillah sekarang anggaran kita sudah ada peningkatan dari tahun ke tahun
termasuk kesejahtraan anggota.
Selanjutnya rekomendasi
ke-4 yakni merevisi permendagri nomer 90 tahun 2019 tentang pasilitas Pol PP
artinya dengan perubahan Permendagri itu maka pasilitas di Pol PP akan di
seragamkan dan ditingkatkan sarana dan prasarananya. Dari hasil cerita para
kepala satuan Pol PP se Indonesia didapati informasi bahwa anggaran untuk Sat Pol
PP mereka sangat besar sementara daerah-daerah yang masih miskin hanya bisa
menjalankan tupoksinya dengan kondisi yang ada. “kedepannya nanti agar tidak
terjadi kesenjangan fasilitas yang menonjol maka akan ada aturan main yang ditindak
lanjuti oleh pemerintah daerah tentunya akan mempertimbangkan kemampuan daerah”.
Jelasnya
Rekomendasi selanjutnya
meminta dukungan sarana dan prasarana Pol PP melalui APBN sebab selama ini
belum ada dukungan anggaran dari pusat melalui dana DAK (Dana Alokasi Khusus). Sebab
dalam rakor tersebut berkembang adanya kesenjangan anggaran antar satuan kerja
prangkat daerah lainnya dengan Pol PP padahal Pol PP termasuk dalam 7 pelayanan
dasar. “kalau yang lain seperti kesehatan, pendidikan, itu dananya besar untuk
menunjang kinerja didaerah sementara sampai saat ini hanya Pol PP yang tidak
didukung dari DAK, ke depan kita berharap ada dukungan anggaran dari pemerintah
pusat sebab kalau hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah daerah maka
tentu tidaklah cukup” katanya.
Berbicara sarana
dan prasarana kata Aknal Afandi, Pol PP kabupaten Lombok Tengah masih sangat
kurang bayangkan saja kendaraan untuk pimpinan sampai saat ini belum ada atau belum
dianggarkan padahal beban kerja Sat Pol PP cukup berat dalam rangka mejalankan
pelaksanaan perda ataupun perbup berjalan dengan seyogyanya. “mobil yang saya
pakai ini bukan mobil pimpinan namun mobil oprasional tetapi saya tidak gengsi
dan tidak pernah berkeluh kesah walaupun mobil open cup, bayangkan saja di Pol
PP ini hanya ada dua mobil pimpinan yakni mobil kasat dan wakasat sementara
kepala bidang tidak ada satupun yang punya sementara di SKPD lain sangat banyak
bukan berarti kita cemburu namun paling tidak ada pemerataan”ungkapnya.
Selama ini Kasat melihat masih ada ketimpangan
dalam penbagian kendaraan oprasional contohnya dibeberapa SKPD mulai dari
pejabat eselon III hingga eselon II rata-rata memiliki kendaraan dinas roda 4. “Yang
saya pakai sekarang ini adalah kendaraan Patwal bukan kendaraan Kasat namun
karena keterbatasan armada maka saya memanfaatkannya untuk sementara waktu
namun tugas-tugas pengawalan menjadi terganggu sehingga selama ini kita tidak
pernah melakukan pengawalan” tegasnya.
Rekomendasi yang terakhir adalah pemberdayaan
Linmas (Perlindungan Masyarakat) sebab Linmas masuk dalam nomenkelatur Pol PP sehingga
ke depan BKD akan dijadikan Linmas dan pembinaan akan dilakukan oleh Sat Pol PP
bukan oleh DPMD. Namun yang menjadi kendala adalah soal pengaggaran untuk insentif
anggota BKD itu sendiri sebab selama ini BKD hanya menerima insentif tanpa
honor dengan nominal yang sangat kecil belum lagi berbicara soal pasilitas Linmas
sehingga ke depan dia berharap ada interpensi pemerintah pusat terhadap honor Linmas
itu.
Menurut Kasat
momentum HUT Pol PP tahun 2020 ini diharapkan akan dijadikan bahan evaluasi dan
introspeksi diri terhadap apa yang sudah dilakukan sebelumnya maupun memrencanakan program ke depannya untuk
Pol PP yang humanis sebab paradigma Pol PP sekarang berbeda dengan Pol PP
sebelumnya dimana lebih mengendepankan tindakan persuasive atau humanis dalam
menegakkan perda tersebut karena sesungguhnya objek perda itu adalah masyarakat
Lombok Tengah sendiri yang tidak ada lain adalah sahabat, sanak keluarga
sehingga dengan tindakan persuaif ataupun humanis maka akan tumbuh kesadaran
dari masyarakat itu sendiri. Selain itu pula harus ada tim terpadu dalam
penegakan perda tersebut dan tidak hanya mengandalkan Pol PP saja sebab yang
tahu soal teknis adalah SKPD teknis itu sendiri. “jangan hanya mengandalkan
kita, semua SKPD terkait harus terlibat, contohnya soal penertiban pedagang
pedagang kita ataupun penertiban bangunan liar, dimana Dinas Perdagangan,
Perhubungan, PU dan SKPD lain harus ikut terlibat, sebab kadang yang berjualan
itu atau yang punya bangunan itu orang orang kita semua baik itu sahabat, teman
bahkan istrinya Pol PP sendiri sehingga perlu dilakukan pendekatan humanis”
ujarnya.
Seiring kemajuan
daerah, maka tantangan terhadap tugas Pol PP tidaklah mudah sebab harus melihat
potensi potensi pelanggaran perda ataupun perbup yang kemungkinan akan terjadi
seperti halnya berkembangnya lokalisasi dari pekerja sek komersial, minuman keras dan juga perbuatan perbuatan
amoral sebab hal inisudah menjadi konsekwensi dari daerah yang maju dan
berkembang nanti. Untuk itu harus disiapkan sumberdaya yang baik. “Kita sering
lakukan razia miras atau penyakit masyarakat termasuk perbuatan mesum di kos kosan, home
stay ataupun hotel hotel bahkan di rumah
susun kita sisir sebab dalam program Aman Bersih Sehat dan Religius (ABSAR)
yang dicanangkan Pemda Lombok Tengah kita ambil tiga bagian yakni bagaimana
menciptakan rasa aman bagi masyarakat, Kebersihan dan juga yang paling penting
adalah religius” ujarnya.
L. Aknal menyadari tugas berat itu, maka
pihaknya berupaya memenage Pol PP itu dengan baik baik itu sumber dayanya,
personil maupun fasilitas karena itu evaluasi dan silaturahmi terus dilakukan
untuk menyamakan persepsi dan memperkuat ukhuwah islmiyah serta pembinaan mental spiritual bagi personil
sendiri sehingga yang diharapkan ke depan akan tumbuh kesadaran sendiri dari
diri pirbadi tanpa harus dikomando sesuai dengan 10 Moto Pol PP Lombok Tengah. “Saya
sudah tiga tahun di Pol PP, saya merasa sudah sangat banyak perubahannya baik
itu menyangkut soal kedisplinan, kekompakan maupun prilaku Pol PP. Pada
dasarnya adalah mereka perlu sentuhan, perlu diajak karena itu saya berusaha
untuk menempatkan diri saat menjadi pimpinan dan saat menjadi sahabat ataupun
teman teman teman mereka, dengan demikian tidak ada sungkanisasi dan jarak
antara pimpinan dengan anggota” jelasnya. Lth01
Via
Berita NTB
Posting Komentar