Mataram , SN - Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, melantik 13 Pejabat Eselon II dan III lingkup Pemerintah Provinsi NTB. Proses pelantikan digelar di pendopo Gubernur NTB, Rabu (17/9), siang. 

Yang menarik nama kakak kandung Gubernur NTB Baiq Nely tidak masuk dalam jajaran yang dilantik, padahal nama  Nely masuk dalam 3 besar calon pejabat Kepala Inspektorat bssn nilai tertinggi pada saat seleksi adalah Nelt.

Usai melantik, Iqbal  mengatakan proses seleksi yang dilakukan sudah sesuai aturan yang berlaku. Bahkan selama proses seleksi tersebut ia mengaku tidak mengetahui para pejabat yang mengikuti seleksi tersebut. “Saya kenal setelah mereka masuk tiga besar. Alhamdulillah, ini adalah terbaik yang bisa kita persembahkan ke NTB,” katanya Rabu (17/9) siang. 

Proses seleksi hingga penentuan pejabat ini disebut sudah sesuai dengan sistem meritokrasi. Semua proses yang digelar sangat objektif dan tidak ada intervensi. “Saya juga tidak pernah komunikasi dengan tiga besar yang ikut seleksi ini. Menerima daftar tiga besar itu dari tim Pansel,” katanya. 

Pada pelantikan tersebut, Baiq Nelly Kusumawati yang juga kakak kandung Gubernur NTB tidak ikut dilantik. Padahal pada saat seleksi, nilai yang diperoleh sangat tinggi dari pejabat yang lain. “Ada banyak pertimbangan yang saya berikan. Berdasarkan peraturan saya diberikan kebebasan untuk memilih salah satu diantara tiga besar dan memutuskan memilih yang tadi baru dilantik itu,” katanya. 

Menurut Iqbal, Nelly bisa memahami keputusan yang diambil oleh Gubernur NTB. “Beliau juga sudah cukup senang mengikuti proses seleksi yang objektif,” ungkapnya. Ia mengakui, perempuan yang mengikuti seleksi jabatan ini sangat minim. Dengan minimnya dari kalangan perempuan ini, Gubernur mendorong agar bisa ikut dalam seleksi jabatan. “Hanya satu yang ikut di tiga besar itu di Inspektorat,”katanya. 

Setelah ini, Iqbal mengatakan akan segera melakukan pelantikan kembali. Pasalnya, masih ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum terisi. Seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan dan beberapa lainnya. “Kemarin itu kita batasi jadi enam, karena memang supaya Pansel tidak terlalu padat. Itu pesertanya ada 66 orang. Jadi rata-rata 11 per OPD. Ini menunjukkan ada kepercayaan dari luar untuk mengikuti pansel,” katanya.