Lombok Tengah, SN - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengaku serba salah menghadapi pegawai P3K sebab sampai saat ini SK mereka belum juga dikeluarkan pemerintah pusat. "Kami menyadari kekecewaannya, kami jadi serba salah sebab mereka yang terdekat dengan permasalahm mereka sehingga tentu akan melampiaskan ke kita padahal bukan kewenangan pemda" kata Sekda Lombok Tengah DR.H.Nursiah di kantor Bupati Jumat 7/3.

Sekda menegaskan pemerintah daerah tidak tinggal diam menyikapi masalah ini. Pihaknya telah berkoordinasi dengan pusat terkait hal itu namun belum ada kejelasan. "Kepala BKPP sudah ke Jakarta, namun belum ada keputusan" ungkapnya.

Diakuinya anggaran untuk pegawai P3K itu sudah disiapkan termasuk juga perhitungan anggaran dari pusat namun petunjuk teknis belum keluar sehingga pihaknya belum bisa berbuat banyak. "Kita minta P3K bersabar, kita terus upayakan komunikasi dengan pusat dan besok Kepala BKPP saya utus ke pusat" ujarnya.

Sebelumnya ratusan P3K melakukan aksi demo ke DPRD terkait belum ada kejelasan soal SK padahal pengangkatan dilakukan sejak tahun 2018 lalu. Lth01