Lombok Tengah, SN - Bangunan sekolah swasta maupun sekolah negeri di Kabupaten Lombok Tengah menjamur. Hampir disetiap sudut kota dan desa bahkan perkampungan bangunan sekolah sekolah berdiri. Hal itu berdampak kepada minimnya siswa disatu sekolah bahkan untuk mendapatkan siswa pengurus Yayasan ataupun pengurus sekolah jor joran cari siswa. Menyikapi hal itu anggota Komisi IV DPRD Lombok Tengah (Loteng) Legewarman mengatakan, minimnya peserta didik lantaran sekolah tersebut kalah bersaing dengan sekolah yang ada di sebelahnya. Sesuai aturan, kata dia, jarak sekolah yang satu dengan lainnya sekitar 3 kilometer.

Namun, fakta di lapangan banyak juga sekolah satu jenjang yang berdampingan.

Dia menilai, hal itu berdampak terhadap minimnya peserta didik terhadap salah satu sekolah.

"Satu contoh, ada SMP berdampingan dengan MTS. Seharusnya izin pendirian sekolah itu dipertimbangkan secara matang," katanya, Minggu (17/4).

Dia menegaskan bahwa pihak yang berwenang memberikan izin harus mempertimbangkan baik-baik posisi sekolah yang hendak dibangun.

"Jangan sampai dibangun kemudian sekolah itu tidak berkembang. Sama saja menghabiskan anggaran," ujarnya.

Dia menilai, pola pendirian sekolah ini hanya untuk menghabiskan anggaran semata.

Padahal, lanjut politisi PBB itu, anggaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk merehab sekolah yang kondisinya mau roboh.

Atau juga, bisa dimanfaatkan untuk memenuhi sarana dan prasarana sekolah yang sudah ada sehingga proses belajar mengajar menjadi lancar.