Lombok Tengah, SN - Tidak tegasnya pemerintaj daerah dalam mengatur juru parkir di kawwasan wisata membuat jukir itu semau maunya memungit boaya parkir. Hal itu dikeluhkan oleh wisatawan ataupun pengunjung. Karena itu Fraksi Gerindra berharap agar pemerintah daerah melakukan penertiban terhadap juru parkir (jukir) yang ada dikawasan destinasi agar tidak ada lagi keluhan yang disampaikan pengunjung melalui media sosial seperti sebelumnya. ini dikhawatirkan akan berdampak negatif pada tingkat kunjungan wisatawan. 

Bupati Lombok Tengah H.L.Pathul Bahri di DPRD Loteng kemarin mengatakan, terkait harapan untuk melakukan penertiban juru parkir yang ada di kawasan destinasi wisata, pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait antara lain Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, BKAD, DPMPTSP, Satpol-PP, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa khususnya di wilayah Pujut, Praya Barat, Praya Barat Daya dan Batukliang Utara serta pihak ITDC telah melakukan rapat koordinasi peningkatan tata kelola di destinasi wisata berdasarkan status lahan dalam kawasan ITDC, lahan pemerintah dan pribadi dengan melakukan pendataan, pembinaan berkala dan pengawasan kepada para juru parkir di destinasi wisata. langkah ini mencakup dasar hukum penetapan tarif resmi parkir, standarisasi layanan, pemberian atribut/kartu pengenal resmi dengan lebih mengedepankan  penerapan pengelolaan berbasis masyarakat (Pokdarwis).

"upaya tersebut kita lakukan guna menjaga kenyamanan wisatawan yang berkunjung" kata Bupati

 Bupati berharap agar Dinas Pariwisata dan dinas terkait untuk senantiasa mengawasi Jukir tersebut agar jangan sampai pengunjung mengeluh karena tarif parkir .melebihi ketentuan