Lombok Tengah, SN - fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa kedua raperda ini yakni Ranperda pengelolaan barang milik daerah dan Ranperda pencegahan dan penanggulangan kebakaran memiliki posisi penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah sekaligus memberikan perlindungan dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat lombok tengah. terhadap raperda tentang pengelolaan barang milik daerah,

Fraksi PKS memandang bahwa aset daerah merupakan bagian penting dari kekayaan daerah yang harus dikelola.

Barang milik daerah bukan sekadar angka yang tercatat dalam laporan keuangan. di dalamnya terdapat tanah, bangunan, kendaraan, fasilitas pelayanan publik dan berbagai aset lainnya yang diperoleh melalui sumber daya daerah.

“setiap aset daerah harus memberikan manfaat yang jelas bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat” ungkap Ketua Fraksi PKS Supli di DPRD kemarin fraksi PKS memberikan perhatian terhadap persoalan yang disebutkan dalam penjelasan raperda, antara lain masih adanya aset yang belum tertib secara administrasi, belum

dimanfaatkan secara optimal dan adanya potensi persoalan

kepemilikan atau sengketa. persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius. jangan sampai pemerintah daerah memiliki aset dalam jumlah besar, tetapi sebagian aset tersebut tidak jelas statusnya, tidak termanfaatkan, tidak terawat atau bahkan berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. karena itu, fraksi PKS mendorong agar setelah perda ini ditetapkan, pemerintah daerah memiliki langkah yang lebih konkret dalam melakukan inventarisasi, legalisasi dan pengamanan aset, terutama terhadap tanah dan bangunan milik pemerintah daerah. aset yang belum memiliki dokumen kepemilikan yang memadai harus menjadi prioritas untuk ditertibkan. demikian pula

aset yang selama ini belum dimanfaatkan harus dipetakan secara jelas: mana yang diperlukan untuk pelayanan publik,

mana yang dapat dimanfaatkan untuk

mendukung pembangunan daerah, dan mana yang perlu ditangani karena

tidak produktif atau bermasalah.

Fraksi PKS juga memberikan perhatian terhadap mekanisme

pemanfaatan barang milik daerah, termasuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna dan bentuk pemanfaatan lainnya.