Lombok Tengah, sasambonews.com- Peta Jalan Pendidikan Lombok Tengah Menuju Pendidikan Berkeadilan
Sejak mulai dicanangkan pada tahun 2012 Kabupaten Lombok Tengah menjadi Kabupaten Inklusi.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus berupaya dengan maksimal untuk memberi perhatian yang lebih pada dunia pendidikan. Perhatian ini juga berlaku bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk dapat sejajar mendapatkan hak yang sama dalam mengenyam pendidikan.

Ibarat gayung bersambut, berbagai terobosan pun dilakukan. Salah satunya adalah dengan melaksanakan Lokakarya Penyusunan Peta Jalan Pendidikan Inklusi di Lombok Tengah yang bertempat di Ruang Utama Tastura Kantor Bupati Lombok Tengah dengan mengikutsertakan para pemangku kepentingan di kabupaten ini. Diantaranya Komisi 4 DPRD, Dinas Pendidikan, BAPPEDA, Dewan Pendidikan, kepala sekolah, pengawas sekolah, kepala desa, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, serta fasilitator daerah dari program rintisan INOVASI di kabupaten ini yaitu SETARA. 

SETARA adalah program rintisan peningkatan kualitas pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Tercatat 19 orang fasilitator daerah yang telah dilatih untuk dapat mendampingi para guru dalam mengimplementasikan program rintisan SETARA.

Lokakarya ini terselenggara sejak tanggal 3 sampai 5 Juli 2018 lalu. Lokakarya ini dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Lombok Tengah, L. Pathul Bahri Sip.
“Kita ini, baik saya pribadi dan selaku wakil dari pemerintah, harus memikirkan kelanjutan dunia pendidikan, terutama pendidikan inklusi di Lombok Tengah. Semua stakeholder harus ikut berpikir terkait dengan anggarannya, terlebih kita ini selaku pelayan masyarakat. Jadi, harus berpikir untuk memberikan ruang serta hak bagi anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan,” tegas L. Pathul Bahri.

Senada, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah, H. Sumum MPd, dalam pembukaan kegiatan menyampaikan pentingnya pelaksanaan kegiatan ini.
“Lokakarya yang dilaksanakan kali ini merupakan bagian kecil dari sebuah perjuangan untuk memberikan perhatian yang lebih bagi pendidikan inklusi. Apa yang dilakukan ini, nantinya bakal memberi manfaat bagi Lombok Tengah, terlebih bagi pengembangan sumber daya manusia,” ujarnya.

Lokakarya yang berlangsung selama tiga hari ini merupakan lokakarya pertama. Penyusunan peta jalan pendidikan ini membutuhkan waktu dan perlu dilakukan sebelum pembahasan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan penyesuaian dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Lokakarya pertama ini membahas mengenai tugas dan fungsi tim penyusun, analisa layanan pendidikan inklusi dan sinergisme program pendidikan, khususnya pendidikan inklusi, antara pemerintah nasional dengan pemerintah provinsi. Hasil lokakarya ini kemudian akan ditindaklanjuti pada lokakarya kedua.

Dalam kesempatan ini pula, para peserta membagikan saran, rekomendasi dan berbagai permasalahan yang ada terkait dengan pendidikan inklusi di Lombok Tengah dalam rangka menghasilkan regulasi yang terarah dalam layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

Pendidikan termasuk pendidikan inklusi mendapat perhatian penuh dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
“Pemerintah Lombok Tengah pun telah berupaya untuk memberikan perhatian, dimana untuk tahun 2019 nantinya bakal menganggarkan untuk dunia pendidikan hingga 85 milyar, termasuk didalamnya nanti untuk perhatian bagi pendidikan anak yang berkebutuhan khusus,” jelas L. Pathul.

Senior Sub-National Implementation Advisor INOVASI, Basilius Bengoteku, dalam kesempatan ini memaparkan Peta Jalan Pendidikan Inklusi merupakan alat yang membuktikan Pemerintah Daerah dalam hal ini Kabupaten Lombok Tengah berpihak agar anak berkebutuhan khusus mendapatkan akses pendidikan yang sama halnya dengan anak reguler.

Wakil Bupati L. Pathul menegaskan agar hasil lokakarya ini perlu ditindaklanjuti.
“Jangan sampai hanya pencanangan, namun kita tidak pernah memperhatikan, ini yang harus kita sikapi, dan semua harus bertanggung jawab untuk tindak lanjutnya,” ungkapnya.

L. Pathul berharap agar peserta yang telah diputuskan menjadi tim penyusun dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Bupati dapat bekerja sungguh-sungguh. Lokakarya kedua akan diadakan pada akhir bulan Juli dengan kembali mengikutsertakan tim penyusun sebagai tindak lanjut percepatan penyusunan Peta Pendidikan Inklusi di Kabupaten Lombok Tengah.

Tentang Program INOVASI
INOVASI (Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia) adalah program kemitraan pendidikan Pemerintah Indonesia dan Australia yang bertujuan untuk menemukan dan memahami cara-cara untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa – khususnya yang berkaitan dengan kemampuan literasi dan numerasi untuk semua siswa, baik itu di kelas maupun di sekolah. Bekerja dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, INOVASI menjalin kemitraan dengan 12 kabupaten yang tersebar di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan Jawa Timur. Program pendidikan senilai AUD$ 49 juta ini, berjalan sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 dan dikelola oleh Palladium atas nama Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia.