HUT Pol PP ke 70 Di Tengah Minimnya Fasilitas dan Setumpuk Beban Kerja

Lombok Tengah, SN- Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) kini sudah berusia lanjut yakni 70 tahun. Perayaan HUT Pol PP secara nasional dilaksanakan di Eks Bandara Selaparang Mataram Selasa 3 Maret 2020 kemarin. Hadir sebagai inspektur upacara Mentri Dalam Negeri Prof. Tito Karnavian dengan perwira upacara Kasat Pol PP Lombok Tengah dan Komandan Upacara Kasat Pol PP Sumbawa.
Untuk diketahui Pol PP Kabupaten Lombok Tengah memiliki personil kurang lebih 500 orang dengan berbagai tingkat disiplin ilmu. Dari 500 personil itu kurang lebih 80 an orang adalah PNS sisanya non PNS ataupun sukarela.

Lalu apa momentum yang bisa di ambil oleh satuan penegak peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah tersebut di hari ulang tahunnya yang ke 70 bagi Pol PP kabupaten Lombok Tengah ?.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah Drs. H.L.Aknal Afandi mengatakan Pol PP saat ini sudah berusia 70 tahun. Diusianya yang sudah cukup uzur itu banyak hal yang perlu dibenahi baik itu soal fasilitas, personil, kesejahtraan maupun regulasi regulasi using yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pol PP yang di selenggarakan di Mataram  selama 2 hari mulai tanggal 1-2 Maret 2020, terdapat 7 rekomendasi ataupun keputusan rakor untuk ditindaklanjuti diantaranya peningkatan status kelembagaan Pol PP dimana Pol PP masih dipimpin oleh pejabat eselon IIa setingkat direktur di kemetrian namun kedepan diharapkan satuan polisi pamung praja di pimpin oleh pejabat eselon Ia kementrian dalam negeri setingkat direktur jendral sehingga dengan demikian penganggaran dan koordinasi akan lebih maksimal. Selain itu, peningkatan kapasitas PPNS dan sarana prasarana yang dimiliki Pol PP. “Memang sudah ada kita punya 4 orang PPNS yang tugasnya sama dengan institusi lain dalam hal melakukan penyelidikan, penyidikan hingga ke proses hukum namun kita ingin lebih tingkatkan kualitas maupun kuantitasnya” kata kepala sat Pol PP Lombok Tengah di ruang kerjanya.

 Kementrian Dalam Negeri mewujudkan besar anggaran sebab anggaran Pol PP masing-masing daerah berpariasi ada yang kategori besar ada juga yang sedang dan terakhir anggarannya sekedarnya saja. “Bagaimana kita melaksanakan tugas dengan baik jika tidak didukung anggaran yang memadai, sementara tupoksi Pol PP termasuk dalam 7 pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya, sehingga bagaimana kita mau maksimal kalau anggara terbatas” ujarnya.

 Dalam hal ini Pol PP kabupaten Lombok Tengah dalam posisi sedang artinya ada peningkatan anggaran untuk Pol PP tapi dia menginginkan pemerintah daerah lebih memperhatikan anggaran meskipun selama ini anggaran untuk oprasional Pol PP terbatas namun semangat untuk kerja masih cukup tinggi. “saya selalu katakan kepada anak buah saya, ayo kita tunjukkan kinerja kita dengan maksimal, jangan mengeluh dan merengek-rengek minta anggaran besar, biarkan nanti pimpinan yang menilai kita dengan demikian ketika pimpinan sudah melihat kinerja kita bagus maka insya Allah anggaran akan di tingkatkan dan alhmdulillah sekarang anggaran kita sudah ada peningkatan dari tahun ke tahun termasuk kesejahtraan anggota.

Selanjutnya rekomendasi ke-4 yakni merevisi permendagri nomer 90 tahun 2019 tentang pasilitas Pol PP artinya dengan perubahan Permendagri itu maka pasilitas di Pol PP akan di seragamkan dan ditingkatkan sarana dan prasarananya. Dari hasil cerita para kepala satuan Pol PP se Indonesia didapati informasi bahwa anggaran untuk Sat Pol PP mereka sangat besar sementara daerah-daerah yang masih miskin hanya bisa menjalankan tupoksinya dengan kondisi yang ada. “kedepannya nanti agar tidak terjadi kesenjangan fasilitas yang menonjol maka akan ada aturan main yang ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah tentunya akan mempertimbangkan kemampuan daerah”. Jelasnya

Rekomendasi selanjutnya meminta dukungan sarana dan prasarana Pol PP melalui APBN sebab selama ini belum ada dukungan anggaran dari pusat melalui dana DAK (Dana Alokasi Khusus). Sebab dalam rakor tersebut berkembang adanya kesenjangan anggaran antar satuan kerja prangkat daerah lainnya dengan Pol PP padahal Pol PP termasuk dalam 7 pelayanan dasar. “kalau yang lain seperti kesehatan, pendidikan, itu dananya besar untuk menunjang kinerja didaerah sementara sampai saat ini hanya Pol PP yang tidak didukung dari DAK, ke depan kita berharap ada dukungan anggaran dari pemerintah pusat sebab kalau hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah daerah maka tentu  tidaklah cukup” katanya.

Berbicara sarana dan prasarana kata Aknal Afandi, Pol PP kabupaten Lombok Tengah masih sangat kurang bayangkan saja kendaraan untuk pimpinan sampai saat ini belum ada atau belum dianggarkan padahal beban kerja Sat Pol PP cukup berat dalam rangka mejalankan pelaksanaan perda ataupun perbup berjalan dengan seyogyanya. “mobil yang saya pakai ini bukan mobil pimpinan namun mobil oprasional tetapi saya tidak gengsi dan tidak pernah berkeluh kesah walaupun mobil open cup, bayangkan saja di Pol PP ini hanya ada dua mobil pimpinan yakni mobil kasat dan wakasat sementara kepala bidang tidak ada satupun yang punya sementara di SKPD lain sangat banyak bukan berarti kita cemburu namun paling tidak ada pemerataan”ungkapnya.
 Selama ini Kasat melihat masih ada ketimpangan dalam penbagian kendaraan oprasional contohnya dibeberapa SKPD mulai dari pejabat eselon III hingga eselon II rata-rata memiliki kendaraan dinas roda 4. “Yang saya pakai sekarang ini adalah kendaraan Patwal bukan kendaraan Kasat namun karena keterbatasan armada maka saya memanfaatkannya untuk sementara waktu namun tugas-tugas pengawalan menjadi terganggu sehingga selama ini kita tidak pernah melakukan pengawalan” tegasnya.

 Rekomendasi yang terakhir adalah pemberdayaan Linmas (Perlindungan Masyarakat) sebab Linmas masuk dalam nomenkelatur Pol PP sehingga ke depan BKD akan dijadikan Linmas dan pembinaan akan dilakukan oleh Sat Pol PP bukan oleh DPMD. Namun yang menjadi kendala adalah soal pengaggaran untuk insentif anggota BKD itu sendiri sebab selama ini BKD hanya menerima insentif tanpa honor dengan nominal yang sangat kecil belum lagi berbicara soal pasilitas Linmas sehingga ke depan dia berharap ada interpensi pemerintah pusat terhadap honor Linmas itu.

Menurut Kasat momentum HUT Pol PP tahun 2020 ini diharapkan akan dijadikan bahan evaluasi dan introspeksi diri terhadap apa yang sudah dilakukan sebelumnya  maupun memrencanakan program ke depannya untuk Pol PP yang humanis sebab paradigma Pol PP sekarang berbeda dengan Pol PP sebelumnya dimana lebih mengendepankan tindakan persuasive atau humanis dalam menegakkan perda tersebut karena sesungguhnya objek perda itu adalah masyarakat Lombok Tengah sendiri yang tidak ada lain adalah sahabat, sanak keluarga sehingga dengan tindakan persuaif ataupun humanis maka akan tumbuh kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Selain itu pula harus ada tim terpadu dalam penegakan perda tersebut dan tidak hanya mengandalkan Pol PP saja sebab yang tahu soal teknis adalah SKPD teknis itu sendiri. “jangan hanya mengandalkan kita, semua SKPD terkait harus terlibat, contohnya soal penertiban pedagang pedagang kita ataupun penertiban bangunan liar, dimana Dinas Perdagangan, Perhubungan, PU dan SKPD lain harus ikut terlibat, sebab kadang yang berjualan itu atau yang punya bangunan itu orang orang kita semua baik itu sahabat, teman bahkan istrinya Pol PP sendiri sehingga perlu dilakukan pendekatan humanis” ujarnya.

Seiring kemajuan daerah, maka tantangan terhadap tugas Pol PP tidaklah mudah sebab harus melihat potensi potensi pelanggaran perda ataupun perbup yang kemungkinan akan terjadi seperti halnya berkembangnya lokalisasi dari pekerja sek komersial,  minuman keras dan juga perbuatan perbuatan amoral sebab hal inisudah menjadi konsekwensi dari daerah yang maju dan berkembang nanti. Untuk itu harus disiapkan sumberdaya yang baik. “Kita sering lakukan razia miras atau penyakit masyarakat  termasuk perbuatan mesum di kos kosan, home stay  ataupun hotel hotel bahkan di rumah susun kita sisir sebab dalam program Aman Bersih Sehat dan Religius (ABSAR) yang dicanangkan Pemda Lombok Tengah kita ambil tiga bagian yakni bagaimana menciptakan rasa aman bagi masyarakat, Kebersihan dan juga yang paling penting adalah religius” ujarnya.

L. Aknal menyadari tugas berat itu, maka pihaknya berupaya memenage Pol PP itu dengan baik baik itu sumber dayanya, personil maupun fasilitas karena itu evaluasi dan silaturahmi terus dilakukan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat ukhuwah islmiyah  serta pembinaan mental spiritual bagi personil sendiri sehingga yang diharapkan ke depan akan tumbuh kesadaran sendiri dari diri pirbadi tanpa harus dikomando sesuai dengan 10 Moto Pol PP Lombok Tengah. “Saya sudah tiga tahun di Pol PP, saya merasa sudah sangat banyak perubahannya baik itu menyangkut soal kedisplinan, kekompakan maupun prilaku Pol PP. Pada dasarnya adalah mereka perlu sentuhan, perlu diajak karena itu saya berusaha untuk menempatkan diri saat menjadi pimpinan dan saat menjadi sahabat ataupun teman teman teman mereka, dengan demikian tidak ada sungkanisasi dan jarak antara pimpinan dengan anggota” jelasnya. Lth01 

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "HUT Pol PP ke 70 Di Tengah Minimnya Fasilitas dan Setumpuk Beban Kerja"

Post a Comment