Dewan Setujui Hibahkan Aset Kepada Bank NTB dan MUI

LOMBOK TENGAH, (28/4). DPRD Kabupaten Lombok Tengah pada hari Senin (28/04) kemarin menyetujui permohonan Pemda Lombok Tengah untuk penghapusan/pemindahtanganan dan hibah asset tanah Pemda kepada PT Bank NTB dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lombok Tengah.

Persetujuan itu diambil dalam Rapat Paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD Lombok Tengah setelah mendengar laporan juru bicara Komisi I yang disampaikan oleh Adikelana terhadap pembahasan yang telah dilaksanakan sebelumnya terhadap permohonan dari Pemda Lombok Tengah tersebut.

Dalam laporan Komisi I yang disampaikan Adikelana menyatakan, Komisi I telah melakukan berbagai konsultasi dengan mengundang baik pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lombok Tengah dan Direktur PT Bank NTB Cabang Praya untuk memperoleh informasi secara tekhnis, juga mengundang Kabag Hukum dan Kabag asset Setda Lombok Tengah untuk mengetahui kebenaran usulan penghapusan dan penghibahan asset tanah Pemda tersebut secara hukum.

Berdasarkan kajian dan pertimbangan yang telah dilakukan, Komisi I DPRD Lombok Tengah menyatakan setuju terhadap penghapusan/pemindahtanganan asset tanah seluas 2.995 meter persegi yang berlokasi di jalan Jenderal Sudirman Praya (depan PLN Praya) sebagai penyertaan modal kepada PT Bank NTB Cabang Praya.

Selain itu, terhadap hibah tanah seluas 2.450 meter persegi yang berlokasi di Kelurahan Leneng Kecamatan Praya kepada pengurus MUI Lombok Tengah sebagai tempat pembangunan poliklinik kesehatan.

Dalam penyampaian tersebut, disampaikan juga oleh Adikelana rekomendasi Komisi I kepada Pemda Lombok Tengah agar melakukan hal-hal diantaranya, kepada pengurus MUI Lombok Tengah agar Pemda Lombok Tengah membuat MoU dengan MUI, bahwa apabila dalam kurun waktu maksimal tiga tahun sejak nota hibah ditangani, MUI tidak dapat mewjudkan pembangunan dan/atau memulai kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud penghibahan asset tanah tersebut, maka tanah itu dapat ditarik kembali dan seluruh perbuatan hukum akibat persetujuan hibah ini batal demi hukum.

Selain itu, untuk mendukung rencana pembangunan poliklinik oleh MUI Lombok Tengah, Pemda agar dapat mensuport rencana MUI Lombok Tengah melalui pemberian dukungan gedung operasional kegiatan dan anggaran melalui APBD Lombok Tengah sesuai kemampuan keuangan daerah.

Terhadap PT Bank NTB Cabang Praya, Adikelana juga menyampaikan bahwa sebagai tindak lanjut dari persetujuan pemindahtanganan asset tanah tersebut, Pemda segera mengajukan rancangan peraturan daerah yang mengatur keseluruhan penyertaan modal kabupaten Lombok Tengah yang selama ini belum memperoleh pengaturan.

Kemudian, agar Pemda Lombok Tengah membuat MoU dengan PT Bank NTB Cabang Praya sebagai mitra tempat penyertaan modal Pemda Lombok Tengah dengan menyepakati system pengembalian penyertaan modal dan penerimaan deviden sesuai kepentingan Pemda sebagai pemilik modal dan tidak bertentangan dengan ketentuan perbankan yang berlaku. Dengan demikian, penentuan deviden tidak hanya terikat hasil rapat umum pemegang saham (RUPS) yang dibuat secara sepihak oleh bank NTB.|ss01

Via Politik dan Hukum