Salah Satu Kandidat Calon Sekda Mundur

Ir. L.Aswatara

Kutak atik kembali hadir setelah satu minggu tidak hadir ditengah tengah pembaca yang budiman. Itu sengaja dilakukan sembari menunggu Bupati pulang Umroh. Sebab tidak lengkap rasanya jika kutak katik ini tidak dibaca oleh orang nomor satu di Lombok Tengah itu, meski menjadi bacaan Wakil Bupati Lombok Tengah setiap hari namun untuk urusan mutasi keduanya harus terlibat sebagai bentuk kerjasama yang baik. Nah setelah jeda, kali ini kutak atik dimulai dari persaingan menuju Kursi PNS 1 (Sekda-red).

Meskipun masa jabatan Sekda H.L.Supardan masih dua tahun lagi pasca keluarnya Undang Undang ASN namun semangat untuk memburu jabatan tertinggi di birokrasi itu tidak pudar. Sejumlah pejabat sudah digadang gadang untuk menjadi Sekda. Sampai saat ini 5 kandidat calon Sekda yang terus menghiasi halaman di Koran maupun di media online diantaranya H.M.Nursiah, H.L.Satria Atmawinata, Ir. L.Aswatara dan H.L.Idkham Khalid serta H.L.M.Amin namun belakangan peminat Sekda berkurang pasca keluarnya pernyataan Ir. L.Aswatara untuk mengundurkan diri dari kandidat calon Sekda tersebut.

Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Lombik Tengah Ir. L.Awatara yang dijumpai di Gedung DPRD Lombok Tengah belum lama ini mengaku tidak tertarik lagi untuk menjadi calon Sekda mengingat kemampuan yang dimilikinya masih kalah dibandingkan calon yang lain. “Saya tidak mampu mengurus lembaga yang amat besar, mengurus Inpektorat saja saya kuwalahan, apalagi mengurus Lombok Tengah” kata Aswatara bijak.

Aswatara mengatakan menjadi seorang Sekda bukan perkara gampang sebab harus bisa mengurus seluruh SKPD dan seluruh PNS yang ada di Lombok Tengah. Figure Sekda adalah figure yang cerdas dan mampu menjadi pemimpin dari seluruh pejabat dan PNS di lingkup Pemkab Lombok Tengah. “Saya menyadari kemapuan saya, saya tidak ingin memaksakan sesuatu yang tidak bisa saya lakukan nanti, makanya saya mundur dari kandidat” jelasnya.

Aswatara mengatakan yang membuatnya menajdi kandidat adalah pernyataan di media masa bukan atas inisiatif dirinya meski demikian atas kepercayaan itu dia berterima kasih namun yang pasti dirinya memahami dan menyadari diri akan kemampuannya.

Bagi Aswatara dirinya lebih tertarik menjadi staf ahli ketimbang menjadi Sekda. Menjadi staf ahli bisa lebih santai dan tidak terlalu terbebani oleh pekerjaan ketimbang menjadi Sekda dengan setumpuk pekerjaan. “Siapa yang tidak ingin jadi Sekda namun kita harus mengukur kemampuan kita sendiri, kalau merasa tidak mampu lebih baik saya mundur” jelasnya.

Sejauh ini H.L.Supardan masih aman hingga dua tahun ke depan. Sejak keluarnya undang undang tersebut semakin memperkuat posisi pria asal Lingkung desa Muncan Kecamatan Kopang itu meski sebelumnya sempat diisukan akan diganti ketika akan memasuki pensiun. Seharusnya H.L.Supardan akan pensiun tahun 2014 ini namun diperpanjang 2 tahun sehingga usianya nanti saat pensiun genap 60 tahun. H.L.Supardan hanya bisa diganti ketika ia dengan sukarela mengundurkan diri, meninggal dunia, cacat permanen, atau terlibat kasus pidana yang diperkuat dengan putusan pengadilan.

Dalam undang undang ASN tersebut pemberhentian Sekda dilakukan atas persetujuan dari Mentri Dalam Negeri tentunya dengan alasan yang kuat untuk memberhentikannya. Kalau alasan politik tentu sangat sulit sebab pembuktian terlibat politik praktis sangat sulit bisa dilacak kecuali memang menjadi tim kampanye salah satu kendidat Pilpres ataupun caleg yang dibuktikan dengan SK tim pemenangan. Politik diibaratkan “kentut”, hanya bisa dicium baunya namun tidak bisa dilihat.

Siapapun nanti yang akan menjadi Sekda sepanjang undang undang ASN itu masih berlaku maka akan menjabat cukup lama apabila usia sekda saat diangkat masih cukup muda. Karena itu mengkutak atik sekda tentu pekerjaan mubazir karena proses pemberhentiannya a lot dan menjelimet. Yang paling mudah di bongkar pasang adalah pejabat eselon karena pemberhentian dan pengangkatannya tidak perlu ada persetujuan Mendagri, cukup dengan guratan pena Bupati Lombok Tengah pejebat eselon itu bisa diacak acak sesuai keinginan Bupati dan Wakil Bupati.

Lalu kapan akan dilakukan mutasi ?, ini yang membuat semua orang penasaran termasuk saya sendiri. sebab Bupati kerap menjanjikan akan melakukan mutasi namun waktu dan harinya masih dirahasiakan. Bisa saja hari ini, lusa, minggu ini, minggu depan, bulan ini bahkan bulan depan atau setahun lagi.

Informasi tergress yang diterima, Bupati bakal melakukan mutasi pada minggu kedua bulan Juni ini, namun itupun masih perlu pembuktian namun yang pasti mutasi yang akan dilakukan nanti merupakan mutasi pamungkas dan bisa jadi semi roling atau full roling. kita tunggu saja…..

Via Berita NTB