Kadis Pertanak Tetap Mengelak

Sasambo News

08 Okt, 2015 0 0

Kajari

LOMBOK TENGAH,sasambonews.com. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Provinsi NTB Hj Budi Seftiani tetap mengelak proyek pembangunan rumah potong hewan (RPH) Barabali Kecamatan Batukliang tidak sesuai prosedur.

Namun disatu sisi, proyek itu sudah menunjukkan perkembangan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya untuk dilanjutkan ketahap selanjutnya. Karena dari hasil audit BPKP, proyek itu terindikasi berpotensi ada kerugian negaranya ratusan juta lebih. “Pelaksanaan RPH itu sudah sesuai dengan kontrak,” ungkapnya kepada wartawan saat menghadiri kontes perlombaan kambing PE di Lapangan PSLT Praya (Lapangan Bundar), Kamis (8/10).

Saat disinggung apakah proyek itu sudah dilakukan serah terima atau belum dari Porvinsi. Malah dijawab tidak tahu. “Nanti saya tanyakan, saya tidak tahu,” katanya.

Lantas bagaimana mungkin pembangunan RPH itu akan beroperasi, kalau memang belum dilakukan serah terima. Atau, RPH itu belum bisa beroperasi karena saat ini sedang tersangkut masalah hukum. “Bukan itu yang menjadi kendala. Tapi, semua itu tergantung Kabupaten Lombok Tengah kapan mau mengoperasikannnya,” tandasnya.

Sementara, Kejari Praya akan melakukan eskpose terhadap kasus dugaan korupsi pembangunan RPH itu. Karena petunjuk hasil audit dari BPKP NTB sudah ada. Dimana, hasilnya itu terindikasi berpotensi ada kerugian negaranya. “Yang jelas potensi kerugian negaranya sudah ada, sekitar ratusan juta,” ungkap Kasi Pidsus Kejari Praya, AA Raka Putra Dharmana, Rabu (7/10) kemarin di ruang kerjanya.

Sebelumnya dilansir koran ini, proyek senilai Rp 1,4 miliar itu diduga memiliki kerugian negera hingga Rp 170 juta. Angka ini ditemukan mengacu pada hasil hitungan sementara tim penyidik kejaksaan bersama tim teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral (PUESDM) Lombok Tengah. Pengusutan kasus ini sendiri dimulai sejak bulan Janurai 2015 lalu.

Proyek ini diduga dimark-up dan menyimpang dari anggaran yang telah ditetapkan. Pihak kejaksaan menemukan ada kejanggalan karena beberapa item proyek ini belum tuntas meski sudah pre hand over (PHO). Hal ini mengingat batas waktu pengerjaan proyek itu tuntas tanggal 16 Desember 2014, atau sepuluh bulan sejak dimulainya pekerjaan tanggal 3 Februari 2014.

Sementara sebelumnya, Kajari Praya Fery Mupahir menyatakan, dari tujuh saksi yang sudah diperiksa berpotensi menjadi tersangka. Diantaranya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), drh Erwin dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Hj Budi Seftiani dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Provinsi NTB, Konsultan Pengawas dari PT Eksakta Agus Wirahadi, Ketua Tim Teknis Pembangunan Widiarta dari Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah, Kontraktor CV Anggita, dan dua orang saksi lainnya. “Kalau tersangka berpotensi semua saksi yang sudah kita periksa,” bebernya. |dk

Via Hukum