MATARAM, sasambonews.com. Gubernur NTB, Dr. TGH M. Zainul Majdi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2016 tingkat Provinsi NTB dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi NTB tahun 2017, Senin 4/4/2016, di Hotel Lombok Raya Mataram.

Pada pembukaan Musrembang, dilaksanakan juga penganugrahan Pengripta Provinsi NTB tahun 2016 yang merupakan penilaian terhadap rencana kerja pembangunan daerah tahun 2016 kabupaten/kota se-NTB yang berlaku secara sah dalam bentuk peraturan Bupati/Walikota atau peraturan Daerah yang disinergikan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Terbaik 1 diraih oleh Kabupaten Lombok Utara, terbaik 2 diraih oleh kabupaten Bima, dan terbaik 3 diraih oleh Kabupaten Sumbawa. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Gubernur NTB yang diterima langsung oleh Bupati masing-masing daerah pemenang.    

Gubernur menyampaikan bahwa musrenbang bukan hanya aspek teknokratik tetapi menyangkut aspek politik, dimana Visi Misi Bupati/Walikota dan Gubernur harus dipadukan agar menghasilkan rumasan yang baik dan bertanggungjawab.
Musrenbang tahun ini mengangkat tema “Percepatan Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan untuk mengurangi kemiskinan” jelasnya.

Hadir pada penganugrahan itu duan dihadiri Anggota DPD RI dapil NTB H. Suhaimi Ismi, Sekjen Kemendagri Dr. Yuswandi A. Tumenggung. M.SC, MA., Deputi Bappenas bidang pengembangan regional, Dr. Arifin Rudiyanto, Deputi Menko Maritim dan SDA bidang SDM, Iptek dan Budaya Maritim, Dr. Safri Burhanudin, Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran
Irjenpol Arief Wachyunadi, Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj Erica Zainul Majdi, Wakil Ketua DPRD Prov. NTB Mori Hanafi, Forkopimda Provinsi NTB.

Kepala Bappeda Prov. NTB H. Chairul Mahsul, SH, MM., dalam laporannya mengatakan bahwa Musrenbang bertujuan untuk menyelaraskan RKPD Provinsi dengan Kabupaten/Kota, khususnya terkait rencana pendanaan program yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi dan yang akan diusulkan melalui APBN tahun angaran 2017.

Ia juga menyampaikan indikatif usulan pembiayaan program dan kegiatan yang bersumber dari APBD provinsi terdiri dari 403 Program dan 931 kegiatan dengan proyeksi pagu anggaran Rp.1.279.412.697.006,- baik dari inisiatif SKPD Provinsi maupun dari Kabupaten/Kota.

Sedangkan untuk program dan kegiatan usulan pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota yang diselaraskan dengan program Nasional Nawacita yang termuat di dalam RPJMN dan diusulkan pembiayaannya melalui APBN yang telah terdata dalam aplikasi e-Musrenbang baru diusulkan 123 program dan 1.030 kegiatan, dengan usulan pembiayaan sebesar RP. 13.153.062.780.000, akan dibahas lebih lanjut sebagai baseline dan atau new initiative dengan kementrian dan lembaga dalam pra-Musrenbang Nasional yang direncanakan pertenganhan April medatang di Bappenas.

Sekjen Kemendagri dalam sambutannya menghimbau Musrenbang jangan hanya menjadi acara seremonial saja “Perumusan RKPD tentu akan diikuti dengan tindak lanjut operasionaliasi di tahun 2017” ungkapnya.
Lebihlanjut sekjen menjelaskan Setelah RKPD akan diteruskan dengan perumusan KUAPPAS agar jagan dibuat lebih makro dari RKPD. Setelah KUAPPS, dilanjutkan dengan meyiapkan Perda APBD yang menterjemahkan kehendak program-kegiatan dibiayai dengan  sumber APBD. Ia menitipkan dokumen RKPD 2017 harus sudah inklusif terhadap kebijakan untuk stake holder diluar pemerintah daerah, karena forum ini menampung aspirasi masyarakat yang dapat tersalurkan melalui DPRD. “tidak hanya berbicara tentang SKPD dan programnya tetapi juga bagaimana implikasinya bagi pihak di luar” pungkasnya.

Khusus untuk Bupati/Walikota Ia menyampaikan pertama, illegal loging masih marak di NTB dan mengajak Kepala Daerah dan semua stake holder memberikan atensi dalam mengatasi masalah ini. Kedua, mengajak kepala daerah merevitalisasi Awiq-awiq atau kearifan lokal di NTB untuk mengatasi masalah sosial dari tingkat desa hingga kabupaten/kota. Ketiga, membahasakan secara persuasif kepada masyarakat terkait pembentukan kawasan strategis baru untuk menjaga kondusifitas investasi pada kawasan strategis tersebut. Keempat, Menjaga lahan pertanian berkelanjutan, dengan mengeluarkan regulasi supaya NTB tetap bisa menghasil komuditas pokok untuk masyarakat. “kita perlu bersinergi, kita punya target-target yang tidak ringan, kita perlu merencanakan program-program yang efektif dan efisien sesuai kemampuan fiskal kita, kita perlu mengamankan sektor-sektor penting yang telah kita jadikan sektor prioritas dengan kebijakan-kebijakan yang tidak menyulitkan tapi justru memudahkan dan yang tidak kalah penting adalah, menjaga daya dukung lingkungan yang berkelanjutan untuk keberhasilan sektor pembangunan yang telah kita tetapkan” pungkas Gubernur.Ipr