Berita NTB
LOMBOK TENGAH, sasambonews.com. Sejumlah masyarakat Miskin di Dusun Batu Mulik Desa Jago Kecamatan Praya Lombok Tengah (Loteng) tidak kebagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS).
Parahnya lagi sekitar 7 orang Janda Tua Renta dan Miskin di Dusun Batu Mulik itu juga tidak terdaftar dan kebagian KPS.
Tidak itu saja, Kondisi 7 orang Janda Tua Renta dan Miskin itu juga tinggal dirumah yang tidak layak huni.
Kondisi rumah yang di huni ketujuh orang Janda Tua Renta dan Miskin itu sangat memprihatinkan.
Rumah berlantaikan tanah, tembok rumah dari Bedek (Pagar-red) yang telah lapuk dimakan usia, dan beratapkan Ilalang yang juga telah lapuk di makan usia.
Pada saat hujan turun, lantai rumah berubah menjadi kubangan lumpur, pada malam hari ketujuh orang Janda Tua Renta dan Miskin itu harus melawan dinginnya udara malam yang menerobos melalui dinding rumah yang terbuat dari Bedek.” Beginilah kondisi rumah saya Pak. Jangankan untuk rehab rumah, untuk makan saja, saya harus minta ke tetangga,” keluh Inaq Rauhun (80) warga Dusun Batu Mulik, sembari memegang Sepiring Nalsi tanpa Lauk, Rabu, (11/05/2016).
Dari 268 Kepala Keluarga (KK) di Dusun Batu Mulik Desa Jago Kecamatan Praya Loteng, hannya 37 KK saja yang mendapatkan KPS, sedangkan sisanya, yang merupakan masyarakat miskin, wanita Jompo, dan dibawah garis kemiskinan justru tidak mendapatkan KPS.” Hannya 37 KK saja yang dapat KPS, sedangkan sisanya yang merupakan masyarakat miskin, termasuk 7 orang Janda Tua Renta dan Miskin tidak kebagian KPS, bahkan ketujuh Janda Tua Renda dan Miskin itu juga tidak pernah mendapatkan bantuan dari Pemerintah, seperti Bantuan Bedah Rumah dan bantuan sosial lainnya,” sambung Kepala Dusun (Kadus) Batu Mulik Marzuki.
Marzuki membeberkan, sebagaian besar warga yang terdaftar dan mendapatkan KPS itu dari kalangan masyarakat Mampu, bahkan sejumlah penerima KPS itu ada yang memiliki aset tanah seluas 3 hektar lebih, dan memiliki usaha dengan penghasilan per bulannya mencapai Rp. 2 – 3 juta lebih.” Masyarakat yang memang benar -benar Miskin justru tidak terdaftar untuk mendapatkan KPS, malah masyarakat yang memiliki tanah 3 hekar dan usaha dengan omset jutaan rupiah perbulan justru itu yang terdaftar untuk mendapatkan KPS,” bebernya.
Menurut Pria yang juga merupakan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Loteng itu, tidak tepat sasaran Program KPS , dan proggram sosial lainnya itu dikarenakan petugas pendataan tidak melibatkan Kadus setempat pada saat melakukan pendataan atau sensus lapangan.” Bagaimana tidak salah, karena kami selaku Kadus tidak pernah di informasikan dan dilibatkan dalam pendataan. Inilah salah satu buktinya. Dan saya tidak tahu apakah ada dipakai itu data lama atau data baru, kalau data baru patut dipertanyakan, kok bisa masyarakat yang memang betul – betul miskin justru tidak dapat KPS,” ucap Marzuki.
Marzuki menceritakan, khusus kepada 7 orang Janda Tua Renta dan Miskin yang merupakan warganya itu kondisi tempat tinggal dan kondisi ekonominya sangat memprihatinkan. Selalin tidak memililki rumah layak huni, ketujuh warganya itu juga tidak memiliki anak dan sering mengalami ganguan kesehatan.” Kami hannya hidup pas – pasan saja, menangis melihat kondisi mereka. Kok malah Pemerintah justru tutup mata dan malah menzolimi mereka,” keluhnya.
Untuk itu dirinya selaku Kadus dan bagian dari Masyarakat Desa Jago meminta kepada Dinas/instansi Lingkup Pemkab. Loteng untuk meninjau ulang dan melakukan pendataan ulang, khususnya terkait dengan pembagian KPS tersebut.”Ini tidak adil, malah orang yang sudah meninggal justru mendapatkan KPS, lalu siapa dan dikemanakan uang KPS orang yang sudah meninggal dunia itu. Untuk itu kami meminta data penerima KPS ini di data dan di daur ulang, sehinga KPS ini tepat sasaran, dan tolong libatkan kami di saat melakukan pendataan. Jangan kami hannya di jadikan tameng saja disaat ada persoalan di dusun,” pintanya.
Sampai dengan berita ini dimuat di media koran ini, tidak ada satupun pejabat di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Loteng yang bisa di mintai penjelasan terkait dengan pembagian KPS yang tidak tepat sasaran di Desa Jago Kecamatan Praya Loteng. |rul.
Ironi, 7 Jompo Miskin Tak Kebagian KPS
LOMBOK TENGAH, sasambonews.com. Sejumlah masyarakat Miskin di Dusun Batu Mulik Desa Jago Kecamatan Praya Lombok Tengah (Loteng) tidak kebagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS).
Parahnya lagi sekitar 7 orang Janda Tua Renta dan Miskin di Dusun Batu Mulik itu juga tidak terdaftar dan kebagian KPS.
Tidak itu saja, Kondisi 7 orang Janda Tua Renta dan Miskin itu juga tinggal dirumah yang tidak layak huni.
Kondisi rumah yang di huni ketujuh orang Janda Tua Renta dan Miskin itu sangat memprihatinkan.
Rumah berlantaikan tanah, tembok rumah dari Bedek (Pagar-red) yang telah lapuk dimakan usia, dan beratapkan Ilalang yang juga telah lapuk di makan usia.
Pada saat hujan turun, lantai rumah berubah menjadi kubangan lumpur, pada malam hari ketujuh orang Janda Tua Renta dan Miskin itu harus melawan dinginnya udara malam yang menerobos melalui dinding rumah yang terbuat dari Bedek.” Beginilah kondisi rumah saya Pak. Jangankan untuk rehab rumah, untuk makan saja, saya harus minta ke tetangga,” keluh Inaq Rauhun (80) warga Dusun Batu Mulik, sembari memegang Sepiring Nalsi tanpa Lauk, Rabu, (11/05/2016).
Dari 268 Kepala Keluarga (KK) di Dusun Batu Mulik Desa Jago Kecamatan Praya Loteng, hannya 37 KK saja yang mendapatkan KPS, sedangkan sisanya, yang merupakan masyarakat miskin, wanita Jompo, dan dibawah garis kemiskinan justru tidak mendapatkan KPS.” Hannya 37 KK saja yang dapat KPS, sedangkan sisanya yang merupakan masyarakat miskin, termasuk 7 orang Janda Tua Renta dan Miskin tidak kebagian KPS, bahkan ketujuh Janda Tua Renda dan Miskin itu juga tidak pernah mendapatkan bantuan dari Pemerintah, seperti Bantuan Bedah Rumah dan bantuan sosial lainnya,” sambung Kepala Dusun (Kadus) Batu Mulik Marzuki.
Marzuki membeberkan, sebagaian besar warga yang terdaftar dan mendapatkan KPS itu dari kalangan masyarakat Mampu, bahkan sejumlah penerima KPS itu ada yang memiliki aset tanah seluas 3 hektar lebih, dan memiliki usaha dengan penghasilan per bulannya mencapai Rp. 2 – 3 juta lebih.” Masyarakat yang memang benar -benar Miskin justru tidak terdaftar untuk mendapatkan KPS, malah masyarakat yang memiliki tanah 3 hekar dan usaha dengan omset jutaan rupiah perbulan justru itu yang terdaftar untuk mendapatkan KPS,” bebernya.
Menurut Pria yang juga merupakan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Loteng itu, tidak tepat sasaran Program KPS , dan proggram sosial lainnya itu dikarenakan petugas pendataan tidak melibatkan Kadus setempat pada saat melakukan pendataan atau sensus lapangan.” Bagaimana tidak salah, karena kami selaku Kadus tidak pernah di informasikan dan dilibatkan dalam pendataan. Inilah salah satu buktinya. Dan saya tidak tahu apakah ada dipakai itu data lama atau data baru, kalau data baru patut dipertanyakan, kok bisa masyarakat yang memang betul – betul miskin justru tidak dapat KPS,” ucap Marzuki.
Marzuki menceritakan, khusus kepada 7 orang Janda Tua Renta dan Miskin yang merupakan warganya itu kondisi tempat tinggal dan kondisi ekonominya sangat memprihatinkan. Selalin tidak memililki rumah layak huni, ketujuh warganya itu juga tidak memiliki anak dan sering mengalami ganguan kesehatan.” Kami hannya hidup pas – pasan saja, menangis melihat kondisi mereka. Kok malah Pemerintah justru tutup mata dan malah menzolimi mereka,” keluhnya.
Untuk itu dirinya selaku Kadus dan bagian dari Masyarakat Desa Jago meminta kepada Dinas/instansi Lingkup Pemkab. Loteng untuk meninjau ulang dan melakukan pendataan ulang, khususnya terkait dengan pembagian KPS tersebut.”Ini tidak adil, malah orang yang sudah meninggal justru mendapatkan KPS, lalu siapa dan dikemanakan uang KPS orang yang sudah meninggal dunia itu. Untuk itu kami meminta data penerima KPS ini di data dan di daur ulang, sehinga KPS ini tepat sasaran, dan tolong libatkan kami di saat melakukan pendataan. Jangan kami hannya di jadikan tameng saja disaat ada persoalan di dusun,” pintanya.
Sampai dengan berita ini dimuat di media koran ini, tidak ada satupun pejabat di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Loteng yang bisa di mintai penjelasan terkait dengan pembagian KPS yang tidak tepat sasaran di Desa Jago Kecamatan Praya Loteng. |rul.
Via
Berita NTB
Posting Komentar