MATARAM, sasambonews.com. Cuti lebaran telah berakhir . Pada hari pertama masuk kerja Orang nomor dua di NTB melakukan inspeksi mendadak (Sidak) PNS di tiga SKPD diantaranya Dinas PU,Disnakertras dan Badan Ketahanan Pangan (BKP) didapati tingkat kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) diklaim mencapai 99 Persen.

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH. M.Si melakukan inspeksi mendadak (SIDAK) ke beberapa SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Senin (11/07). Wagub yang ditemani Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Latihan (BKD dan Diklat) Provinsi NTB tersebut mengawali sidak di Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Amin menyampaikan bahwa kehadirannya memastikan bahwa PNS mematuhi peraturan .“Setelah enam hari libur, tentunya ada pelayanan yang tertunda. Makanya, di hari pertama kerja ini saya ingin memastikan betul bahwa pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan lancar,” ungkap di hadapan pejabat dan staf dinas PU dan saat itu Wagub langsung masuk ruangan untuk mengecek langsung kehadiran ASN di dinas tersebut.

Berlanjut setelah dari Dinas PU, Wagub bergeser menuju Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Amin diterima langsung Kepala Disnakertrans, Drs. H. Wildan.

Amin menerima laporan tingkat kehadiran pejabat dan staf mencapai seratus persen.
“Ini sesuai dengan surat edaran Menpan RB untuk tidak boleh ambil cuti setelah lebaran. Alhmadulillah tingkat kehadiran kami di sini mencapai seratus persen,” jelasnya.

Setelah memastikan kehadiran ASN di Disnakertrans, Wagub Amin kemudian mengakhiri sidaknya di Badan Ketahanan Pangan Prov. NTB.
Kepala BKP, Ir. Hartina, M.M. mengakui bahwa ada satu pegawainya yang mengambil cuti .“Ada satu yang ambil cuti. Itupun jauh sebelum surat edaran Menpan RB di terima,” ungkap Hartina yang langsung mengajak berkeliling di setiap ruangan kerja pejabat dan staf BKP.

Dari pantauan langsung Amin, tingkat kehadiran ASN di badan tersebut mencapai 99 persen.
Ia juga meminta seluruh perangkat SKPD untuk bekerja lebih baik, khususnya dalam melayani masyarakat.

“Berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, karena tugas kita adalah melayani bukan dilayani,” jelas Wagub kepada jajaran BKP saat itu. Ipr