Berita NTB
Politik
Dewan Terbelah Terkait Usul Pinjam Dana Rp.79 Milyar
LOMBOK
TENGAH, sasambonews.com - Fraksi fraksi di DPRD Lombok Tengah mulai terbelah terkait dengan rencana pemerintah mengajukan pinjaman Rp. 79 Milyar untuk pembangunan pasar moderen ber SNI di Kopang. Beberapa anggota dewan secara pribadi mendukung pemerintah daerah meskipun secara fraksi masih tetap menolak.
Fraksi Demokrat misalnya, antara Ketua DPC Demokrat yang juga Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah Ahmad Ziadi tetap menolak untuk menyetujui pinjaman tersebut sementara Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Syamsul Qomar menegaskan, dukungan terkait rencana pemerintah tersebut. Dukungan yang
ia berikan terhadap usulan pembahasan pinjaman dalam sidang paripurna tersebut,
tidak lebih dimaksudkan memberikan ruang kepada seluruh anggota dewan dan
masyarakat untuk mengkaji secara teliti rencana pinjaman Rp 79 milyar tersebut.
Karena baginya, setuju atau tidaknya terhadap rencana tersebut, harus melalui
kajian yang matang. “ Kita ingin lihat seperti apa keinginan pemerintah daerah.
Kan tidak bisa kita menolak tanpa melihat dan membedah persoalan ini secara
mendalam,” kata Qomar.
Tapi
yang jelas kata Qomar, seperti fraksi-fraksi lain di DPRD, Partai
Demokrat tetap tidak menyetujui dengan rencana tersebut. “Kami memang belum
setuju, tapi bagaimanapun juga persoalan ini harus kita harus bahas dulu,”
pungkasnya
Karena
dengan adanya pembahasan tersebut, seluruh aspek dan alasan yang disampaikan
pemerintah daerah, tentu akan dapat dikaji oleh seluruh anggota dewan. Termasuk
nantinya dengan menyerap aspirasi dari warga sekitar pasar Kopang.
Lebih
lanjut ia menjelaskan, kalaupun ada sebagian angota dewan yang menginginkan
sebagian dari total pinjaman tersebut dialokasikan untuk Dam Mujur, menurutnya
sah-sah saja. Namun tidak lantas dengan mengorbankan atau menolak
pembangun yang lain tanpa pernah mengkaji secara mendalam terlebih
dahulu. “Saya yakin kita semua setuju jika Dam Mujur dibangun. Tapi untuk
merealisasikan semua itu harus kita pikirkan bersama tanpa ada kepentingan
masyarakat yang dikorbankan,” tegasnya.
Sementara itu Wakil
Ketua DPRD Lombok Tengah, H.Burhanudin Yusuf mengaku tidak mempersoalkan jika
ada anggota dewan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menyetujui
rencana pinjaman Rp 79 milyar untuk pembangunan pasar Kopang yang diajukan
pemerintnah daerah saat ini.
Tapi
yang jelas, secara kepartaian PKB masih tetap pada posisi awal yakni menolak
jika dana Rp 97 milyar tersebut hanya dialokasikan untuk pembangunan pasar
Kopang. Kalaupun nanti dalam pembahasan ada anggotanya yang mbalelo, tentu
merupakan urusannya selaku ketua partai.
Untuk diketahui Burhanudin Yusuf punya kepentingan yang besar terhadap pembangunan Dam Mujur tersebut. Maklum politisi senior PKB itu adalah warga Mujur yang rumahnya tidak jauh dari lokasi pembangunan Dam Mujur. Wis
Via
Berita NTB
Posting Komentar