Lombok Tengah, SN - Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta adalah sistem penjaminan kedehatan yang memastikan setiap penduduk memiliki akses adik terhadap  pelayanan kesehatan tanpa mengalami kesulitan finansial dan Kabupaten Lombok Tengah sudah mendapatkan reward  arau penghargaan dari oemerintah pusat, akan tetapi teori tidak berbanding lurus dengan praktek di lapangan. Hal itu menjadi kritikan dari Fraksi PKB 0ada sidang paripurna DPRD kemarin. "UHC seharusnya diikuti oleh pelayanan yang baik" kata jubir Fraksi PKB DPRD Loteng Ki Agus Azhar

Menanggapi harapan agar UHC harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang selama ini masih menjadi keluhan masyarakat, Bupati Lombok Tengah mengatakan, pemerintah daerah melalui dinas kesehatan, mengambil beberapa langkah strategis, meliputi,   ​penjaminan ketersediaan obat dan alkes dengan mengoptimalkan ​sistem manajemen melalui sistem digital pada penggunaan aplikasi e-puskesmas atau RKO (Rencana Kebutuhan Obat) secara presisi agar tidak terjadi kekosongan obat (stockout) di fasilitas kesehatan tingkat pertama (fktp) maupun rumah sakit, serta mengalokasikan dana pendampingan apbd untuk penyediaan obat-obat krusial/esensial yang tidak ter-cover penuh atau sering mengalami hambatan distribusi dari e-katalog.

Selain itu,  ​peningkatan kualitas pelayanan di puskesmas dan rumah sakit melalui ‌​penguatan standar pelayanan minimal; mengimplementasikan integrasi pelayanan kesehatan primer (ILP) di Puskesmas hingga pustu untuk memangkas waktu tunggu dan memperbaiki alur rujukan; ‌peningkatan kapasitas sdm melalui mengadakan pelatihan berkala untuk tenaga kesehatan (nakes) terkait hospitality, komunikasi terapeutik, dan penanganan komplain pasien secara cepat; audit dan evaluasi mutu dengan mengaktifkan tim monev internal serta membuka kanal aduan masyarakat yang terhubung langsung ke dinas kesehatan untuk merespons keluhan layanan secara realtime.

​bukan itu saja kata Bupati, pemerataan dan peningkatan fasilitas kesehatan di desa melalui revitalisasi serta pemenuhan alat kesehatan di pustu dan di posyandu dengan meningkatkan status dan sarana pendukung Pustu (Puskesmas Pembantu); serta ‌​distribusi tenaga kesehatan yang merata untuk menjaga kontinuitas pelayanan.

"keberlanjutan komitmen anggaran uhc dilakukan dengan upaya menguatkan ​integrasi data pbi dan melakukan pemadanan data penerima bantuan iuran (pbi) secara berkala" ungkap Bupati.